TANGERANG SELATAN (Arrahmah.com) – Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) Daerah Tangerang Selatan (Tangsel) menuntut Walikota Tangsel, Airin Rachmi Diany segera mundur dari jabatannya. Mereka menganggap kasus korupsi Alkes (alat kesehatan) RSUD Kota Tangsel, menjadi fenomena kebobrokan yang terjadi di dalamnya, termasuk jalannya pemerintahan kota tangsel yang saat ini dipimpin oleh Airin.
“Kasus korupsi Alkes yang menyeret Ratu Atut (Gubernur Banten di balik Penjara) dan TB. Wawan (Suami Walikota Tangsel) memunculkan jawaban dari opini masyarakat yang mengatakan TB. Wawan sebagai ‘Walikota Tangsel versi malam’. Kekacauan politik di Tangsel inilah yang kemudian membuat kami (warga tangsel) terganggu dengan adanya kasus-kasus yang melibatkan Suami dari walikota Tangsel ini,” kata Ketua Umum KAMMI Daerah Tangsel, Ade Irfan Abdurrahman secara tertulis kepada arrahmah.com, Selasa.
Irfan mengatakan bahwa saat ini walikota Tangsel, sering membolos lantaran sering menjenguk suaminya di tahanan KPK. Hal ini menjadi hambatan pemerintah kota Tangsel yang kerap kali di tinggalkan oleh kepala daerahnya. Di ibaratkan seperti organ tubuh manusia. Kepala sangat penting untuk menggerakkan organ tubuh yang lain dalam struktur anatomi manusia, begitupula dengan kepada daerah kota tangerang selatan sangat penting untuk menggerakan atau menjalankan roda pemerintahannya sebagai sebuah kewajiban atas statusnya menjadi kepala daerah.
“Lalu bagaimana dengan besarnya APBD yang berjumlah 2,6 Triliun rupiah? Seharusnya digunakan seefektif dan transparan. Bagaimana mungkin, jika besarnya APBD dan banyaknya penduduk tangsel yang berjumlah 1,4 juta jiwa, jika tidak ada kepemimpinan dari seorang kepala daerah yang harus bertanggung jawab atas kinerja pemkot tangsel untuk senantiasa menyejahterakan masyarakat kota tangsel. Jangan sampai masalah pribadi menghambat kinerja pemerintahan kota tangsel,” imbuhnya.
Dia menegaskan, bukan berarti kami tak punya rasa iba atau kasihan terhadap Walikota Tangsel, tapi ini yang seharusnya disadari sebelum dia mencalonkan diri sebagai walikota Tangsel. Konsekuensi logis, jika Airin harus mementingkan kepentingan warga Tangsel, daripada mematikan rakyat Tangsel secara perlahan-lahan. Bukan tidak mungkin akan terjadi krisis kepercayaan publik yang akan meluas, jika hal ini tidak dapat di sikapi dengan tegas.
“KAMMI Daerah Tangsel bersama warga Tangsel menuntut Walikota Tangsel Airin harus fokus terhadap rakyatnya atau mundur dari jabatannya, meminta DPRD Tangsel segera mengeluarkan hak angketnya untuk memakzulkan Walkot Tangsel dari jabatannya, dan memberikan transparansi penggunaan APBD Tangsel kepada rakyat Tangsel,” pungkasnya. (azm/arrahmah.com)
