JAKARTA (Arrahmah.id) – Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) secara tegas menolak wacana kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM). KAMMI menilai keberpihakan Presiden Joko Widodo kepada rakyat dapat dilihat dari hasil akhir yang akan diumumkan.
“Kita nantikan sikap keberpihakan dari Presiden Joko Widodo dalam mengambil keputusan ini. Apakah peka dan mendengarkan keluhan dari rakyatnya? Atau sudah tidak peduli lagi dengan rakyatnya sendiri,” kata Ketua Umum PP KAMMI Zaky Ahmad Riva’i dalam keterangan pers tertulis, pada Selasa (23/8/2022).
Menurut KAMMI, harga BBM tidak tepat bila dinaikkan saat ini, dikarenakan saat ini adalah momen pemulihan ekonomi pasca-efek pandemi Covid-19.
KAMMI berharap tidak ada kebijakan yang menghambat pemulihan ekonomi masyarakat.
“Maka keputusan menaikkan harga BBM atau tidak nantinya akan mempertaruhkan harga diri Presiden Joko Widodo di hadapan rakyatnya sendiri. Jika harga BBM ini terus naik maka maaf harga diri Presiden turun terus,” kata Zaky.
Di sisi lain, faktor dampat inflasi juga perlu dipertimbangkan oleh pemerintah. Kenaikan harga BBM nantinya juga bakal menimbulkan efek berantai, di tengah belum stabilnya harga sembako akhir-akhir ini.
“Kami minta pemerintah mempertimbangkan dampak ke depannya jangan sampai rakyat dibebani dengan keputusan ini,” kata Zaky.
Ketua Bidang Kebijakan Publik PP KAMMI Ammar Multazim Bil Haq menyoroti soal anggaran untuk subsidi BBM. Apabila masalahnya adalah anggaran yang tidak kuat lagi untuk menopang subsidi BBM, maka solusinya adalah memangkas anggaran proyek nasional demi subsidi BBM.
“Kenaikan harga BBM Pertalite (BBM bersubsidi), sama saja pemerintah merestui pengangguran dan kemiskinan semakin meningkat sehingga kami menyerukan kepada kader KAMMI di seluruh daerah untuk bersiap-siap melakukan aksi turun ke jalan. Sikap KAMMI jelas menolak keras wacana kenaikan harga BBM ini,” kata Ammar. (rafa/arrahmah.id)
