JAKARTA (Arrahmah.id) – Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) menaruh perhatian terhadap kondisi di Jalur Gaza, Palestina yang sedang dikecamuk perang. Mereka menyoroti pentingnya tapal batas Gaza-Mesir yakni Rafah. Pintu Rafah perlu dibuka demi kemanusiaan.
“Saat ini yang paling mendesak adalah segera dibukanya pintu Rafah sebagai jalur masuk bantuan kemanusiaan untuk para korban di Gaza. Semua pihak harus mengutamakan prinsip HAM dan Kemanusiaan bagi rakyat Palestina. Ada jutaan rakyat Palestina yang terancam akibat blokade dan mereka sangat bergantung terhadap bantuan kemanusiaan ini,” kata Ketua Umum PP KAMMI, Zaky Ahmad Riva’i, dalam keterangan tertulis, Rabu (18/10/2023), lansir Detik.com.
Berdasarkan informasi yang dihimpun KAMMI, saat ini ratusan ton bantuan kemanusiaan tersendat di penyeberangan Rafah di perbatasan Mesir dan Palestina. Sejak Israel mendeklarasikan ‘blokade total’ terhadap Gaza, perbatasan Rafah menjadi satu-satunya pintu masuk dan keluar ke wilayah Palestina yang terkepung.
Pada Selasa (17/10) kemarin, “Israel” ingin mencegah kelompok milisi Hamas meninggalkan Gaza dan ingin memeriksa semua truk yang menuju Gaza untuk memastikan mereka tidak membawa senjata.
Sementara itu, meskipun Mesir tampak bekerja sama dengan negara lain dalam merundingkan pembukaan kembali perbatasan bagi pemegang paspor asing dan bantuan kemanusiaan, pemerintah Mesir khawatir dengan potensi eksodus warga Palestina ke Sinai.
Mesir kemungkinan besar tidak ingin membuka perbatasan kepada setiap dan seluruh warga Gaza yang ingin mengungsi. Mereka juga khawatir dengan kemungkinan masuknya milisi Hamas ke negara tersebut.
Menurut KAMMI, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) perlu mengambil langkah konkret untuk membuka pintu perbatasan Rafah.
KAMMI juga menggelar demonstrasi di depan Kedutaan Besar Amerika Serikat (AS), Jakarta, Selasa (17/10) kemarin. Sebagaimana diketahui, AS adalah sahabat Israel. KAMMI menyampaikan suara perlawanannya terhadap invasi Israel ke Palestina.
“Kami mengutuk keras apa yang dilakukan Zionis Israel terhadap Palestina. Jelas ini merupakan penjajahan, yang namanya penjajahan sesuai amanat UUD 1945 harus dihapuskan,” tegas Zaky.
Rizky Agus Saputra, Ketua Polhukam PP KAMMI, juga menilai konflik Israel dan Palestina cerminan lemahnya peran PBB dalam upaya perdamaian.
Menurutnya, PBB harus berani dan tegas mendesak Israel segera mengakhiri aneksasi serta penjajahan yang dilakukan oleh zionis Israel terhadap bangsa Palestina.
(ameera/arrahmah.id)
