JAKARTA (Arrahmah.com) – Mantan Wakil Presiden RI, Jusuf Kalla, menyampaikan bahwa pemerintah perlu untuk menjalin komunikasi dengan Habib Rizieq Shihab (HRS) untuk menyelesaikan masalah yang kini semakin meluas.
Menurutnya, komunikasi tersebut akan mampu meredam tensi politik yang semakin meningkat akhir-akhir ini, serta menyelesaikan berbagai persoalan HRS. JK juga menjelaskan bahwa tidak perlu sekelas Presiden yang turun tangan, tapi dapat diwakili oleh jajarannya.
BacaJuga
“Saya kira perlu, apapun [bentuk komunikasinya], supaya ini menurunkan tensi, karena tidak ada soal ya semakin mudah. Tidak usah level presiden, mungkin di bawah saja cukup, seperti saya dulu selesaikan di kantor saya, apa you punya masalah kita selesaikan,” kata JK saat berbincang dengan Pemimpin BeritaSatu TV Claudius Boekan yang diunggah di akun Youtube BeritaSatu pada Jumat (4/12/2020).
JK juga menambahkan bahwa menjalin komunikasi serta menyelesaikan masalah dengan Rizieq bukan hal yang sulit dilakukan saat ini. Menurutnya, persoalan justru akan semakin berat bila tidak segera diselesaikan.
Pasalnya, rasa saling curiga akan muncul yang kemudian bisa ditafsirkan dari berbagai sudut pandang oleh publik.
“Semakin berat kalau tidak diselesaikan karena saling mencurigai, ini curigai ini, ini curigai ini, ada orang ditengok macam putar-putar, apalagi dengan keadaan medsos sekarang apapun dipersoalkan,” kata JK.
Sebelumnya, Habib Rizieq Shihab pernah menyampaikan bahwa pihaknya siap melakukan rekonsiliasi dengan pemerintah. Dia mengaku sudah menawarkan dialog dengan pemerintah saat menggelar tabligh Akbar sebelum pilkada DKI pada tahun 2017. Namun sayang, pemerintah enggan membuka pintu dialog dengan pihak HRS.
“Mana mungkin rekonsiliasi bisa digelar kalau pintu dialog tidak dibuka. Buka dulu pintu dialognya, baru bisa rekonsiliasi. Tak ada rekonsiliasi tanpa dialog, dialog itu penting,” kata HRS dikutip dari video di kanal YouTube FrontTV, pada 11 November 2020.
“Tapi apa jawaban yang diterima? Jawaban yang kami terima, bukan pintu dialog dibuka, bukan rekonsiliasi yang didapatkan, tapi yang kita dapatkan kriminalisasi ulama,” imbuhnya, sebagaimana dilansir CNNInconesia.com.
Kali ini, HRS kembali siap berdialog dengan pemerintah. Namun, ia memberikan syarat kepada pemerintah agar menghentikan kriminalisasi ulama, membebaskan para aktivis hingga pelajar yang ditangkap karena menyampaikan pendapat.
“Kalau mau dialog, mau rekonsiliasi, ahlan wa sahlan. Kita siap dialog, kita siap damai, kita siap hidup tanpa kegaduhan,” pungkasnya. (rafa/arrahmah.com)
