KAIRO (Arrahmah.com) – Aparat keamanan junta militer Mesir kembali melakukan gelombang penangkapan baru dan menargetkan para pemimpin Ikhwanul Muslimin. Para aktivis HAM menyatakan penangkapan itu bersifat politis dan bertujuan menundukkan para penentang kudeta militer, laporan Al-Jazeera pada Senin (28/10/2013).
Di provinsi Al-Menya aparat keamanan menangkap 22 orang dengan tuduhan melakukan serangan terhadap kantor kepolisian, gereja, dan fasilitas umum lainnya pasca pembubaran demonstrasi di Rabiah Square dan Nahdhah Square.
Di provinsi Dimyat aparat keamanan menangkap Ashraf Khalaf, seorang pemimpin Ikhwanul Muslimin dan penasehat mantan mentri pendidikan.
Di provinsi yang sama junta militer memerintahkan penahan 22 anggota Ikhwanul Muslimin selama 15 hari dengan tuduhan memprovokasi kekacauan, merampok dan meneror penduduk pasca keikut sertaan mereka dalam demonstrasi pada Jum’at pekan sebelumnya.
Di provinsi Giza, junta militer memerintahkan penahanan terhadap pemimpin Ikhwanul Muslimin, Isham Hashish, selama 15 hari atas tuduhan baru memprovokasi penyerangan terhadap kantor gubernur Giza dan markas kepolisian.
Aparat keamanan Mesir juga menangkap 17 orang pemimpin Ikhwanul Muslimin di provinsi Fayyum, setelah dewan pemerintahan propinsi menuduh mereka dengan sejumlah tuduhan berat. Di antaranya melakukan serangan terhadap kantor-kantor kepolisian, pembakaran peralatan kantor dan merampas senjata di dalam kantor-kantor tersebut.
Para aktivis HAM Mesir dan Internasional menegaskan penangkapan terhadap para penentang kudeta militer tersebut tidak memiliki landasan hukum apapun. Mereka menyatakan penangkapan tersebut adalah kebijakan represif junta militer untuk mematahkan aktivitas para penentang kudeta militer yang menggulingkan Presiden terpilih Muhammad Mursi. (muhibalmajdi/arrahmah.com)
