KAIRO (Arrahmah.com) – Junta militer Mesir memberikan Ikhwanul Muslimin (IM) waktu 48 jam untuk memastikan bahwa mereka setuju untuk “rekonsiliasi” dan menandatangani sebuah “peta jalan” rencana politik yang disajikan oleh para murtadin Mesir awal Juli ini.
Menurut media, IM Mesir punya waktu hingga hari Sabtu (27/7/2013). Jika tidak, tentara akan melakukan tindakan keras.
“Kami tidak akan melakukan langkah apapun, tapi pasti akan bereaksi kerah terhadap setiap seruan untuk kekerasan atau ‘terorisme’ hitam dari Ikhwanul Muslimin atau pendukung mereka. Kami berjanji untuk ‘melindungi’ demonstran damai terlepas dari afiliasi mereka,” klaim seorang pejabat militer yang tidak ingin disebutkan namanya seperti dilaporkan Kavkaz center. Ia menambahkan bahwa IM telah diberi ultimatum 48 jam.
Al Jazeera melaporkan bahwa militer dalam halaman facebook mereka, mengancam akan mengeksekusi semua “teroris”.
Sementara itu, jutaan demonstran yang menentang kudeta, yang sebelumnya dijadwalkan akan menggelar aksi unjuk rasa besar pada Jum’at (26/7) ini, ditunda Kamis mendatang.
Menurut juru bicara gerakan aksi, Muhammad al-Biltaji, keputusan menunda demonstrasi diambil setelah pengumuman oleh pemimpin kudeta Jenderal al Sisi yang menyeru kaum sekuler dan Kristen Mesir untuk keluar ke jalan pada hari Jumat ini untuk mendukung kudeta militer.
Al-biltaji mengatakan bahwa pendukung presiden yang digulingkan, Muhammad Mursi tidak boleh dicampur dengan demonstran yang diorganisir oleh pendukung kudeta militer.
Sementara itu, di 13 provinsi Mesir telah terjadi protes terhadap seruan al Sisi yang meminta rakyat Mesir keluar ke jalan secara massal pada Jum’at ini untuk mendukung junta dan memperoleh mandat untuk teror massa melawan pendemo anti-kudeta.
Demonstrari diadakan di Alexandria, El Ismailia, Suez, El Faiyum, Damietta, El Manufie, Ash-Sharqia, Al-Gharbi, Kafr el-Sheikh, Beni Suef, El-Minya dan Asyut.
Para demonstran meneriakkan slogan-slogan untuk mendukung Mursi dan menuntut kembalinya dia ke kursi kekuasaan.
Pernyataan al-Sisi juga menyebabkan reaksi negatif dari beberapa partai dan gerakan politik Mesir, banyak dari mereka menganggap seruan tersebut sebagai upaya dari pemimpin kudeta untuk memicu perang saudara. (haninmazaya/arrahmah.com)