KHARTOUM (Arrahmah.com) – Ratusan ribu pengunjuk rasa telah bergabung dalam aksi duduk di luar kementerian pertahanan Sudan untuk menekan dewan militer yang berkuasa untuk menyerahkan kekuasaan kepada pemerintahan sipil.
Kerumunan besar tersebut menjawab seruan oleh aliansi aktivis dan kelompok oposisi untuk bergabung dalam pawai protes di Khartoum pada Kamis (2/5/2019), lansir Al Jazeera.
Aliansi Deklarasi Kebebasan dan Perubahan (DFCF) mengatakan pada Kamis (2/5) pihaknya telah menyerahkan rancangan dokumen konstitusional yang berisi visinya untuk periode transisi ke Dewan Militer Transisi (TMC).
Para pengunjuk rasa dan aktivis telah bernegosiasi dengan TMC untuk membentuk badan sipil-militer bersama untuk mengawasi periode tersebut setelah penggulingan Presiden Omar Al-Bashir yang berkuasa di Sudan selama tiga dekade.
Namun, kedua pihak menemui jalan buntu tentang siapa yang akan mengendalikan dewan baru, dan seperti apa bentuk pemerintahan transisi.
Kelompok-kelompok oposisi mengatakan dewan yang berkuasa harus dipimpin oleh warga sipil dan telah berjanji untuk tetap duduk di luar kementerian sampai tuntutan mereka dipenuhi, tetapi TMC tidak menunjukkan tanda-tanda kesediaan untuk melepaskan otoritas tertinggi.
Dewan gabungan yang diusulkan akan menggantikan 10 anggota TMC yang ada yang mengambil kendali setelah militer menggulingkan Presiden Al-Bashir tiga minggu lalu.
Tetapi para pemimpin protes dari aliansi DFCF mengatakan para jenderal tidak serius tentang menyerahkan kekuasaan kepada warga sipil.
Tentara menginginkan dewan berisi tujuh perwakilan militer dan tiga sipil, sementara aliansi tersebut menuntut dewan yang terdiri dari delapan sipil dan tujuh jenderal.
Ketidaksepakatan itu mendorong aliansi untuk mengumumkan “pawai jutaan massa untuk menegaskan tuntutan utama kami, yaitu untuk pemerintahan sipil”.
Orang-orang datang dari sejumlah provinsi berbeda untuk ikut pawai, seorang saksi mata mengatakan kepada kantor berita Reuters.
Pada konferensi pers yang disiarkan televisi pada Kamis, juru bicara DFCF mengatakan pihaknya mengharapkan tanggapan dari militer terhadap rancangan konstitusionalnya dalam dua atau tiga hari.
Dewan militer telah memperingatkan bahwa pihaknya tidak akan mengizinkan “kekacauan” dan mendesak para pendemo untuk membongkar barikade darurat yang telah mereka buat di sekitar pusat protes utama di luar markas tentara.
Mereka juga menuntut demonstran membuka jalan dan jembatan yang diblokir oleh pengunjuk rasa yang tetap berada di luar markas meskipun Al-Bashir telah digulingkan.
Ahmed Adam, yang mengajar di University of London, mengatakan kepada Al Jazeera bahwa orang-orang di jalan sedang menunggu dewan militer untuk memenuhi janjinya dan menyerahkan kekuasaan kepada warga sipil.
“Kekhawatirannya adalah bahwa situasi saat ini mungkin mengarah pada konfrontasi. Beberapa kekuatan regional terlibat dalam situasi itu dan mereka sebenarnya mendukung dewan militer untuk tetap berkuasa. Orang-orang di lapangan menginginkan yang sebaliknya,” katanya. (haninmazaya/arrahmah.com)
