JAKARTA (Arrahmah.com) – Isu pergantian Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) kian kencang. Meski Jenderal Sutarman baru pensiun Oktober 2015, namun Presiden Jokowi sudah siap menggantinya.
Nama yang paling mungkin menggantikan Sutarman adalah Komisaris Jendral Budi Gunawan. Bahkan beredar kabar Jokowi segera mengajukan nama Budi Gunawan yang sekarang menjabat Kepala Lembaga Pendidikan Polri itu ke DPR untuk mengikuti uji kelayakan. Mantan ajudan Megawati ketika jadi presiden itu akan jadi calon tunggal.
Budi Gunawan diusulkan menjadi calon tunggal Kapolri. Anggota Komisi Hukum DPR dari Fraksi Golkar, Bambang Soesatyo, mengatakan surat Presiden Joko Widodo sudah masuk ke DPR. “Benar, sudah masuk ke pimpinan DPR pagi tadi,” ujarnya ketika dihubungi, Jumat, 9 Januari 2015, tulis Tempo.
Penunjukan calon Kapolri oleh Presiden Jokowi diungkapkan pula secara eksplisit oleh Politikus PDI Perjuangan Pramono Anung. Dia mengucapkan selamat pada sahabatnya yang menjadi Kepala Kepolisian menggantikan Jenderal Sutarman. “Selamat bertugas di posisi baru sahabatku, menjadi orang pertama #TB1,” cuit Pramono melalui akun twitternya @pramonoanung. Namun Pramono tak menyebutkan siapa sahabat yang dimaksud. Pramono mengatakan surat tugas sang Tri Brata 1 baru telah keluar. “Twit yang saya hapus semalam, hari ini suratnya keluar,” ujar Pramono.
Selain Budi Gunawan, sebelumnya beredar sejumlah nama lain menjadi calon Kapolri. Ada empat jenderal bintang tiga yang masuk dalam bursa calon Kapolri.
Mereka adalah Wakapolri Komisaris Jenderal Badrodin Haiti, Inspektur Pengawasan Umum Polri Komjen Dwi Priyatno, Kepala Badan Reserse dan Kriminal Polri Komjen Suhardi Aulius, serta Kepala Badan Pemelihara Keamanan Polri Komjen Putut Eko Bayuseno.
Budi Gunawan, sempat tersangkut dugaan rekening gendut. Pada Juni 2010, majalah Tempo menulis laporan kekayaan Budi yang mencapai Rp 4,6 miliar pada 19 Agustus 2008.
Budi diduga melakukan transaksi dalam jumlah besar, tak sesuai dengan profilnya. Bersama anaknya, Budi disebutkan telah membuka rekening dan menyetor masing-masing Rp 29 miliar dan Rp 25 miliar.
Dia terakhir kali menyerahkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara ke Komisi Pemberantasan Korupsi pada 26 Juli 2013 nilainya mencapai Rp 22,6 miliar. Adapun laporan harga kekayaan Budi Gunawan sebelumnya pada 19 Agustus 2008 sebesar Rp 4,6 miliar.
Dalam laporan terbaru, harta tidak bergerak berupa tanah dan bangunan tercatat bernilai Rp 21,5 miliar. Padahal pada laporan yang lalu hanya sekitar Rp 2,7 miliar. Adapun harta bergerak milik Budi Gunawan sekitar Rp 475 juta yang terdiri atas dua unit mobil Mitsubishi Pajero dan Nissan Juke.
Selain rekening gendut Budi Gunawan juga membuat heboh dengan pertemuannya dengan politisi senior PDI Perjuangan Trimedya Panjaitan saat kampanye Pilpres Juni 2014 lalu.
Ketua Serikat Pekerja BUMN, Arief Poyuono membeberkan kesaksiannya melihat pertemuan antara Kepala Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Polri, Komjen Pol Budi Gunawan (BG) dengan politisi PDIP sekaligus Ketua Tim Bidang Hukum Pemenangan Jokowi-JK, Trimedya Pandjaitan di sebuah restoran di bilangan Senayan.
Menurut Arief, pertemuan tersebut bukanlah pertemuan biasa. “Kalau menurut saya itu bukan pertemuan biasa,” katanya kepada GATRAnews, di restoran Dapur Selera, Tebet, Jakarta Selatan, Selasa (10/6/2014).
Dia menambahkan keduanya bertemu dalam durasi waktu yang cukup lama. “Ada sekitar 20 menit lah,” singkatnya.
Arief juga mengaku di dalam restoran tersebut juga bertemu dengan Komisioner KPU, Hadar Nafis Gumay. “Saya juga melihat Hadar, tapi dia saya lihat cuma say hello sama Trimedya,” akunya. Politisi partai Gerindra ini lalu berinisiatif untuk memfoto pertemuan tersebut. Dalam foto tersebut tersebut terlihat tengah membicarakan sesuatu dengan serius.
saat itu kasus pertemuan Trimedia yang disebut-sebut juga sebagai salah satu anggota timses Jokowi-JK dengan BG cukup mengundang polemik belakangan ini. Prinsip netralitas Polri terhadap Pemilu kembali dipertanyakan. (azm/arrahmah.com)
