JAKARTA (Arrahmah.com) – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menohok Gubernur DKI Jakarta Basuki (Ahok) di hadapan peserta Rapat Koordinasi Nasional VII Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), soal penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI terendah se Indonesia. Karenanya dia menempati urutan teratas dari sepuluh provinsi yang banyak menyimpan dana daerah di bank umum.
“Pak Ahok, duitnya emang gede. Tapi nyimpennya juga gede. Masih ada Rp 13,9 triliun. Ini harus dikeluarkan,” kata Jokowi saat membuka Rapat Koordinasi Nasional VII TPID di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, Kamis (4/8/2016).
Provinsi yang menempati posisi kedua yang memiliki simpanan terbesar adalah Jawa Barat sebesar Rp 8,034 triliun, diikuti Jawa Timur Rp 3,947 triliun, Riau Rp 2,867 triliun, Papua Rp 2,596 triliun, Jawa Tengah Rp 2,467 triliun, Kalimantan Timur Rp 1,572 triliun, Banten Rp 1,527 triliun, Bali Rp 1,464 triliun, dan Aceh Rp 1,446 triliun.
Diketahui pada akhir April 2016, APBD DKI 2016 mencapai Rp 67,1 triliun. Namun penyerapannya baru 13,86 persen, artinya uang yang digunakan baru Rp 8,03 triliun.
Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Mohamad Taufik berharap penyerapan APBD DKI Jakarta 2016 terealisasi. Sebab, serapan anggaran 2015 masih rendah, hanya 62 persen.
“Harus setinggi-tingginya, kalau enggak rugi masyarakat. Kalau bisa 90 persen. Pertumbuhan ekonomi itu dipengaruhi oleh belanja APBD,” kata dia.
Menurut Taufik, belanja APBD dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi DKI yang diproyeksikan 5,9 – 6,3 persen. Dia berharap, SKPD dapat menggunakan anggaran dengan tepat.
“Kalau belanjanya bagus otomatis ekonomi bergerak. Makanya SKPD harus kerja, kalau kerjanya sedang-sedang saja percuma. Potong (pecat) saja,” cetusnya.
(azm/dbs/arrahmah.com)
