BANDUNG (Arrahmah.com) – Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Gerakan Mahasiswa Pembebasan Jawa Barat melakukan unjuk rasa di depan kantor Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jawa Barat, Senin (24/11/2014).
Aksi yang berlangsung di tengah hiruk pikuk aktivitas pagi di Kota Bandung itu cukup menyita perhatian banyak masyarakat, pasalnya kantor Dinas ESDM Jabar memang berada tepat di sisi Jalan Soekarno-Hatta yang memang selalu ramai oleh pengguna jalan. Dalam aksi tersebut, massa yang terdiri dari mahasiswa dari berbagai kampus di Kota Bandung dan sekitarnya tersebut menuntut agar Pemerintah mengkaji ulang dan mencabut kebijakan menaikkan Harga BBM.
Menurut ketua GEMA Pembebasan Jabar, Mufid Dahlan mengatakan bahwa alasan pemerintah menaikkan Harga BBM adalah alasan yang tidak logis, buktinya setelah dikonfrontasikan dengan data, menunjukkan bahwa alasan Pemerintah yang katanya ‘terpaksa’ menaikkan harga BBM tersebut adalah terkesan mengada-ada.
“Sebut saja alasan pemerintah yang mengatakan bahwa subsidi salah sasaran, data dari Korps Lalu Lintas Kepolisian RI pada tahun 2013 menunjukkan bahwa dari 104,211 juta kendaraan di Indonesia sebanyak 86,253 juta adalah sepeda motor yang notabene banyak dipakai oleh masyarakat menengah kebawah, apa ini yang disebut salah sasaran,” terang Mufid.
Menurut Dimas Permana salah satu Korlap pada aksi tersebut memandang bahwa ada banyak kejanggalan dalam kebijakan ini, Dia menuturkan baik ketika rezim SBY berkuasa maupun rezim Jokowi-JK sekarang, alasan utama mereka menaikan harga BBM adalah Subsidi BBM membuat krisis anggaran.
“Krisis anggaran mungkin iya, namun nyatanya hampir setiap tahun selalu ada sisa anggaran di Pemerintah, tahun 2014 saja misalnya diperkirakan ada SILPA (Sisa Lebih Penggunaan Anggaran) 80-90 trilyun, ini aneh” kata Dimas.
Selain itu, salah seorang orator Firman Alimudin memandang sejatinya kenaikan harga BBM hanya untuk menyempurnakan liberalisasi migas di sektor hilir (distribusi dan niaga) sebelumnya liberalisasi tersebut telah sempurna dilakukan di sektor hulu (eksplorasi dan eksploitasi). Menurut Firman, hal ini menegaskan bahwa mengharap perubahan negeri dengan jalan sekedar dengan mengganti pemimpin, sedangkan sistem/aturan yang diterapkan masih kapitalisme sekuler demokrasi adalah mimpi dan selamanya negeri ini tidak akan keluar dari penjara penjajahan modern. “Maka dari itu perubahan hakiki adalah perubahan dengan mengganti rezim dan sistem sekaligus,” tegas Firman.
Dalam aksi ini beberapa delegasi mahasiswa melakukan audiensi dengan pihak Dinas ESDM. Selain melakukan longmarch dan orasi, massa aksi juga membawa poster dan spanduk yang bertuliskan “Tolak! BBM naik : Kebijakan Neolib Bukti Rezim Baru Antek Asing”, “Kapitalisme-Demokrasi: Dalang Hancurnya Negeri Ini”, “Syariah dan Khilafah : Solusi Hakiki Problematika Indonesia & Dunia”. (azm/arrahmah.com)
