JAKARTA (Arrahmah.com) – Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada Senin (29/4/2019) menggelar rapat terbatas dengan sejumlah menteri guna membahas rencana pemindahan ibu kota ke luar Jawa. Dalam rapat tersebut Jokowi menyoroti masalah persebaran penduduk di pulau-pulau besar di Indonesia.
“Ini kita bicara bukan hanya Jakarta, tapi berbicara mengenai Pulau Jawa,” kata Jokowi dalam rapat di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, sebagaimana dilansir Dertik.com.
BacaJuga
Dari data yang telah dikantongi Jokowi, pulau Jawa menduduki peringkat pertama dengan jumlah penduduk 57 persen dari jumlah keseluruhan penduduk Indonesia. Disusul Sumatera 21 persen, Sulawesi 7 persen, Kalimantan 6 persen dan Papua-Maluku 3 persen.
“Nah, ini (di Kalimantan) masih 6 persen, baru 6 persen. Sulawesi 7 persen. Papua, Maluku 3 persen. Pertanyaannya, apakah di Jawa mau ditambah? Sudah 57 persen, ada yang 6 persen dan 7 persen dan 3 persen,” kata Jokowi.
Sebelumya, dalam rapat tersebut Menteri Perencanaan Pembangunan/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang Brodjonegoro memaparkan bahwa ada tiga alternatif yang bisa diambil dalam pemindahan ibu kota negara.
Pertama, mengubah peruntukan wilayah di sekitar Istana Kepresidenan Jakarta dan Monas yang selama ini menjadi pusat pemerintahan di Indonesia. Namun jika mengambil alternatif ini dikhawatirkan dampak urbanisasi terhadap ekonomi tidak optimal.
Kedua, dengan memindahkan ibu kota di sekitar daerah Jakarta. Sebagaimana Malaysia yang memindahkan ibu kotanya ke Putrajaya.
“Misalnya seputaran Jabodetabek, tentunya dengan ketersediaan lahan. Tetapi mungkin kelemahannya adalah tetap membuat perekonomian Indonesia terpusat di daerah Jakarta dan sekitarnya atau wilayah metropolitan Jakarta,” ungkap Bambang.
Alternatif ketiga yaitu dengan memindahkan ibu kota ke luar pulau Jawa. Hal ini pernah dilakukan oleh beberapa negara yang memindahkan pusat pemerintahannya ke daerah yang jauh dari pusat pemerintahan sebelumnya.
“Alternatif ketiga yaitu memindahkan ibu kota langsung ke luar Jawa, seperti contoh misalkan Brasil yang memindahkan ibu kotanya dari Rio de Janeiro ke Brasilia yang dekat Amazon. Ada juga Australia yang memindahkan ibu kotanya dari Melbourne ke Canberra, demikian juga Kazakhstan yang memindahkan ibu kotanya ke Astana agar lebih dekat ke tengah dari negaranya, dan juga Myanmar yang memindahkan ibu kotanya ke Naypyidaw,” jelas Bambang.
Menanggapi penjelasan yang telah dipaparkan oleh Kepala Bapennas tersebut. Jokowi menyatakan bahwa ia lebih tertarik dengan alternatif ketiga.
“Kalau masih berpikir tiga alternatif tadi, kalau saya sih alternatif satu dan dua sudah tidak,” ungkap Jokowi. (rafa/arrahmah.com)
