WASHINGTON DC (Arrahmah.com) – Menteri Luar Negeri AS, John F. Kerry, mengatakan pemerintahan otoriter, tindakan keras terhadap perbedaan pendapat, dan pelanggaran HAM membantu kelompok “teroris” berkembang biak.
“Pelanggaran yang paling luas dan dramatis pada tahun 2015 terhadap orang-orang di Timur Tengah, di mana pertemuan ‘terorisme’ dan konflik Suriah menyebabkan penderitaan besar,” katanya ketika merilis laporan pelanggaran HAM tahuna oleh Departemen Luar Negeri AS, Rabu (13/4).
“Mengingat kengerian lima tahun terakhir ini, saya tidak bisa membayangkan pukulan yang lebih kuat pada HAM yang menentukan perang, ‘teror’, penindasan dan terutama untuk penyiksaan, untuk pengeboman tanpa pandang bulu,” ujarnya, seperti dikutip Washington Post (14/4/2016).
“Dan karena itu memungkinkan awal baru bagi rakyat Suriah,” lanjut Kerry.
John Kerry juga mengomentari perdebatan para kandidat calon Presiden AS dari Partai Republik yang akan mempertimbangkan penerapan teknik penyiksaan waterboarding dan bentuk-bentuk penyiksaan lain untuk memerangi terorisme.
“Amerika Serikat menentang penggunaan penyiksaan dalam bentuk apapun, setiap saat, oleh pemerintah atau aktor non-negara. Komitmen Amerika terhadap perlakuan yang manusiawi dari orang di penahanan dimulai jauh sejak Jenderal George Washington di Perang Revolusi. Pada akhirnya, menjunjung tinggi nilai-nilai inti yang membuat sebuah bangsa yang kuat,” klaim Kerry. (fath/arrahmah.com)
