JAKARTA (Arrahmah.com) – Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) mengatakan lahan 220 ribu hektare di Kalimantan Timur (Kaltim) dijual ke Prabowo Subianto pada 2004 karena pertimbangan agar tak jatuh ke tangan asing.
Saat itu memang ada tawaran yang sama dari pengusaha Singapura dan Malaysia.
“Saya tanya, you beli tapi cash. Tidak boleh utang. Siap, dia akan beli cash. Dia belilah itu, itu haknya, itu kredit macet itu,” ujar JK di kantor Wakil Presiden, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Selasa (19/2/2019), lansir Detik.com.
“Diambil alih kembali oleh Bank Mandiri, kemudian saya minta Agus Martowardojo untuk diberikan kepada pribumi, supaya jangan jatuh ke Singapura. Ada orang Singapura mau beli waktu itu, pengusaha Singapura, orang Malaysia,” jelasnya.
JK mengungkapkan jual-beli lahan dengan status hak guna usaha (HGU) itu terjadi pada 2004, tepatnya ketika dia belum lama menjabat sebagai wakil presiden.
“Memang begitu kalau kredit macet ada yang mau beli cash, harga tentu dapat diskon. Lebih baik dia daripada perusahaan asing, waktu itu. Saya yang putuskan, tahun 2004 awal, mungkin 2 minggu waktu saya menjabat wapres,” jelas JK.
JK mengakui lahan di Kalimantan dan Aceh yang dikelola Prabowo tak memenuhi target produksi. Lahan tersebut selama ini dikuasai Prabowo untuk menjadi hutan industri.
“Lihatlah di Kalimantan juga, tidak memenuhi hal itu. Artinya, saya objektif ya, karena saya memegang… dengan rencana bisnis yang benar waktu itu dan sanggup bayar cash,” tutur JK.
“Karena memang tidak mungkin diekspor kertas apa dan lain sebagainya tanpa ada bahan baku yang tumbuh, yaitu namanya penguasaan untuk hutan industri. Memang hutan industri diizinkan, tapi harus tanam lagi. Sudah ambil tanam lagi. Nanti 5 tahun kemudian berputar,” imbuhnya.
(ameera/arrahmah.com)
