JAKARTA (Arrahmah.com) – Calon Presiden Jusuf Kalla menyatakan langkah pemerintah menindak tegas Jamaah Ahmadiyah sudah tepat, karena aliran itu terbukti melanggar asas kehidupan beragama.
Di sisi lain, terkait hak kebebasan mengekspresikan keyakinan, pemerintah akan tetap melindungi. “Tentu kita melindungi,” jawab JK saat ditanyai pendapatnya mengenai kebebasan HAM bagi penganut Ahmadiyah oleh panelis Todung Mulya Lubis dalam acara Saatnya Capres Berbicara Hukum di Ballroom Hotel Four Season, Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (8/6) malam.
“Tapi karena Ahmadiyah melanggar ketentuan umum secara agama, tentu pemerintah perlu mengambil sikap tegas,” imbuhnya.
Menurut JK, pemerintah tidak dapat membiarkan secara bebas adanya suatu kegiatan yang mengatasnamakan agama tertentu tapi tidak sesuai dengan ketentuan umum yang berlaku. Atas dasar itu pemerintah mengambil sikap tegas agar tidak menimbulkan reaksi masyarakat yang berlebihan.
“Dalam hal ibadah, memang berbeda-beda. Itu tidak jadi soal. Selama ketentuan umum tidak dilanggar pemerintah harus melindungi, karena Ahmadiyah melanggar ketentuan umum suatu Agama, tentu pemerintah perlu mengambil sikap karena tidak sesuai dengan ketentuan Islam,” ujarnya.
Meski begitu, JK mengutuk keras tindakan sejumlah oknum yang melakukan aksi anarkistis kepada jamaah Ahmadiyah. Tindakan semacam itu tak dapat dibenarkan. “Kekerasan itu perlu diberi sanksi,” tuturnya.
Diperjelas oleh Jusuf Kalla, negara memang tidak menghukum secara fisik. Namun pemerintah dengan tegas melarang Jamaah Ahmadiyah. (Althaf/okz/arrahmah.com)
