JAKARTA (Arrahmah.com) – Mantan wakil presiden RI Jusuf Kalla mengatakan, peningkatan pesat dalam jumlah kasus virus Corona di Indonesia sebenarnya sudah bisa dijadikan pertimbangan untuk melakukan lockdown.
Sebab, lanjutnya, apabila penyebaran terus meningkat pesat, tidak dimungkiri jumlah kasus di RI akan semakin banyak dalam waktu dekat.
BacaJuga
Indonesia bisa menjadi seperti Iran dan beberapa negara lainnya, yang melaporkan kasus infeksi terparah di dunia.
“Coba lihat angka tadi yang sudah disampaikan, artinya tiap hari sekarang naiknya 30%, yang sembuh hanya 10%. Tapi kenaikan tiap hari 30%. Ya anda bisa bayangkan mungkin sampe akhir bulan ini bisa sampai 500 [kasus] kalau trend-nya naik terus. Oleh karena itu untuk mencegah penyebaran yang cepat itu, rumusnya rata-rata bisa menyebabkan terinfeksi ke yang lainnya 4,7 orang,” kata JK dalam wawancara dengan salah satu stasiun TV swasta, Sabtu (14/3/2020), lansir CNBC Indonesia.
“Apabila tidak dibatasi pergerakan orang, maka bisa makin meluas keadaan ini seperti yang terjadi di Iran, Korea [Selatan], Italia. Tentu sebelumnya di China, semuanya terjadi seperti itu. Maka salah satu cara yang efektif adalah mengurangi pergerakan yang kita kenal dengan lockdown,” lanjutnya.
Sebelumnya, Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan Covid-19 Achmad Yurianto mengatakan belum perlu dilakukan lockdown.
Lantaran hal tersebut dianggap kurang efektif dalam membatasi penyebaran. Contohnya adalah apa yang terjadi di kapal pesiar Diamond Princess, di mana upaya lockdown justru membuat jumlah korban meningkat dengan pesat.
Namun, JK mengatakan hal itu tidaklah sama seperti melakukan penguncian pada sebuah negara atau kota.
“Justru lockdown itu mengakibatkan pergaulan kita dikurangi, tidak seperti di kapal itu yang tiga ribu orang tinggal bersama-sama. Memang banyak yang menyalahkan karantina di kapal itu,” terangnya.
JK juga mengimbau, apabila pemerintah akan melakukan lockdown, maka perlu memperhatikan beberapa aspek penting seperti ketersediaan kebutuhan pokok, juga aturan-aturannya secara jelas.
JK yang juga Ketua Umum Dewan Masjid Indonesia (DMI) menegaskan, saat ini yang perlu dipikirkan adalah keselamatan masyarakat sebagai pertimbangan utama.
“Perekonomian yang kedua. Kita gak bisa bilang pertumbuhan ekonomi tapi harus pertimbangan kemanusiaan, bukan ekonomi,” tegasnya, lansir IDN Times.
(ameera/arrahmah.com)
