JAKARTA (Arrahmah.com) – Mantan Wakil Presiden RI Jusuf Kalla (JK) angkat suara terkait pernyataan Presiden Joko Widodo yang mempersilakan masyarakat mengkritik pemerintah.
JK menangkap kekhawatiran masyarakat jika mengkritik pemerintah nanti berujung pelaporan ke polisi.
BacaJuga
“Beberapa hari lalu, bapak presiden mengumumkan silakan kritik pemerintah. Tapi banyak yang ingin melihatnya, bagaimana caranya mengkritik pemerintah tanpa dipanggil polisi?” kata JK dalam diskusi PKS, sebagaimana dilansir Merdeka, Sabtu (13/2).
JK pun menyinggung keluhan ekonom Kwik Kian Gie yang mengaku sulit mengungkapkan pendapat. Sebab, jika mengkritik pemerintah bisa dihajar buzzer di media sosial.
Menurut JK, dalam demokrasi harus ada check and balance yang baik. Harus ada kritik dalam pelaksanaannya. Dia mengatakan, PKS sebagai oposisi untuk menjalankan fungsi kontrol itu.
“PKS dalam partai yang oposisi tentu mempunyai kewajiban untuk melaksanakan kritik itu agar terjadi balancing. Akan terjadi kontrol,” tandasnya.
JK juga mengatakan, tanpa pemerintah maka demokrasi tidak berjalan. Seperti zaman Orba, Presiden Soeharto jatuh lantaran demokrasi tidak berjalan dengan baik.
Karena itu, ia menilai, masyarakat harus menjaga pelaksanaan pemerintahan dengan baik dengan cara demokratis. Demokrasi itu juga harus diiringi dengan manfaat yang baik kepada masyarakat.
“Maka pelaksanaan pemerintah baik itu dalam bagian menjalankan demokrasi kita semua,” tegasnya.
(ameera/arrahmah.com)
