SOLO (Arrahmah.com) – Kordinator juru bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo–Sandi, Dahnil Azhar Simanjuntak menyebut ketidaktegasan sikap pemerintah terhadap Cina terkait nasib Muslim Uighur karena tidak memiliki politik yang berdaulat.
Menurut Dahnil, sebuah bangsa harus punya kedaulatan politik dan ekonomi agar bisa menjadi berani bersikap dan tidak tergantung pada bangsa lain.
“Saya juga menyampaikan, bang Sandi, pak Prabowo juga menyampaikan bahwa kita butuh politik yang berdaulat, kalau kita tidak berdaulat maka kita sulit bersikap, termasuk terkait dengan Uighur,” seperti dilansir Jurnalislam.com pada Rabu (16/1/2019).
Menurut Dahnil, sudah banyak data-data PBB dan Lembaga HAM yang menyatakan ada pelanggaran HAM berat terhadap Muslim di Xinjiang.
Ia melanjutkan, sebagai negara dengan ummat Muslim terbesar sudah seharusnya menjadi garda terdepan dalam memperjuangkan nasib Muslim Uighur.
“Nah diskriminasi itu dilakukan pemerintah Cina, oleh sebab itu kalau kita sebagai negara berdaulat, idealnya bersikap tegas dan harus ditegur,” ujarnya.
Dahnil juga menjelaskan komitmen Prabowo–Sandi terhadap nasib Muslim Uighur jika terpilih jadi Presiden dan Wakil presiden di tahun 2019.
“Jadi harus ada sikap tegas pemerintah Indonesia agar Pemerintah Cina segera menghentikan praktik diskriminasi ini, dan ini menjadi perhatian kita,” paparnya.
“Nah itu sebabnya pak Prabowo dan bang Sandi selalu bicara pentingnya kedaulatan ekonomi maupun kedaulatan secara politik.”
*Sumber: Jurnalislam.com
(haninmazaya/arrahmah.com)
