LONDON (Arrahmah.com) – Seorang Jenderal terkemuka Inggris mengatakan dalam sebuah wawancara dengan BBC bahwa Inggris akan menempatkan kontingennya di Suriah dalam beberapa bulan mendatang.
Pengakuan dari Kepala Straf Jenderal Pertahanan Inggris, Sir David Richard adalah peringatan serius namun Inggris masih mempersiapkan beberapa jenis keterlibatan militer di Suriah.
BacaJuga
Tampaknya kebijakan Inggris kini telah bergeser dari mencoba untuk mendukung dan mengatur kelompok oposisi yang berbeda menjadi aksi militer.
“Situasi musim dingin ini saya pikir akan semakin rusak dan mungkin memprovokasi seruan untuk campur tangan dalam cara yang terbatas,” ujarnya kepada BBC.
“Ini pekerjaan saya, di antara orang-orang lain dalam posisi seperti saya, untuk memastikan pilihan ini diambil agar kami bisa menyelamatkan mereka,” klaimnya.
Menteri Pertahanan Inggris, Philip Hammond yang diwawancarai BBC pada Minggu (11/11/12) tidak mengesampingkan intervensi militer namun mereka masih fokus pada usaha untuk mengatasi keberatan dari Rusia dan Cina untuk mendapatkan resolusi Dewan Keamanan PBB.
“Pada saat ini kami tidak memiliki dasar hukum untuk memberikan bantuan militer kepada pemberontak. Ini adalah sesuatu yang Perdana Menteri ingin kami terus mengujinya, posisi hukum posisi militer praktis dan kami akan terus melihat semua pilihan,” lanjut David.
Namun ia menekankan bahwa fokus utama Inggris saat ini adalah memastikan konflik Suriah tidak merembet ke negara tetangga seperti Lebanon, Turki atau Yordania.
Jenderal David menambahkan bahwa mungkin tentara Inggris akan ditempatkan di negara-negara tetangga Suriah.
Inggris telah menempatkan pasukannya di Afghanistan, sementara militer tengah kewalahan, Angkatan Laut dan Udara menghadapi pemotongan anggaran yang terus meningkat.
Opini publik Inggris juga kemungkinan besar akan tegas menentang intervensi militer baru. Semakin banyak orang Inggris termasuk para politisi, ingin tentara mereka keluar dari Afghanistan sesegera mungkin. Sebuah intervensi baru pada skala apapun akan sangat sulit menjual bagi pihak koalisi di tengah perekonomian yang goyah. (haninmazaya/arrahmah.com)
