BEIJING (Arrahmah.id) – Pemerintah Cina mengeluarkan kebijakan baru yang melarang warga Uighur di wilayah Xinjiang untuk membahas jaringan kamp interniran, atau menerima panggilan dari nomor telepon internasional.
Hal ini dilakukan oleh pemerintah Beijing jelang adanya kunjungan dari Michele Bachelet, Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia ke Xinjiang.
Dikutip dari Radio Free Asia (RFA), petugas kepolisian yang bekerja di Kashgar mengatakan bahwa polisi menerima pemberitahuan khusus dari pemerintah terkait persiapan kunjungan Bachelet yang rencananya berlangsung bulan ini.
“Sesi studi politik diadakan pada hari Rabu, dan pemberitahuan prefektur dan daerah otonom sedang dipelajari saat mereka tiba,” kata petugas kepolisian kepada RFA, dikutip pada Kamis (19/5/2022).
Muslim Uighur juga mendapat peringatan untuk tidak mengajukan pertanyaan atau berbicara secara spontan saat tim PBB tiba.
“Kami diberitahu untuk tidak berbicara tentang pendidikan ulang dan situasi saat ini, dan bahwa kami harus berbicara secara positif tentang kehidupan di sini,” ungkap narasumber yang enggan disebutkan namanya dengan alasan keamanan.
Seperti diberitakan sebelumnya, pihak berwenang Cina disebut telah menahan 1,8 juta Muslim Uighur dan minoritas Muslim lainnya sejak 2017.
Pemerintah Amerika Serikat (AS) dan sejumlah negara barat lainnya juga telah menyatakan bahwa perlakuan Tiongkok terhadap Muslim Uighur dan minoritas Muslim lainnya di Xinjiang merupakan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan.
Namun Cina menolak tuduhan itu dan menegaskan bahwa pusat pendidikan ulang adalah bagian dari upaya memerangi terorisme dan ekstremisme dengan memberikan pelatihan kejuruan. (rafa/arrahmah.id)
