JAKARTA (Arrahmah.id) – Anggota Komisi VII DPR dari Fraksi PKS Mulyanto, menilai pergantian Menteri ESDM dari Arifin Tasrif ke Bahlil Lahadalia tidak akan efektif mengingat sisa waktu Pemerintahan kurang dari dua bulan.
“Pembahasan program strategis Kementerian ESDM tidak akan tuntas. Pergantian menteri kali ini sebagai kerjaan yang sia-sia dari sisi kinerja, lebih kuat pada bobot politiknya,” tegas Mulyanto dalam keterangannya, di Jakarta, Senin (19/8/2024).
“Apa yang bisa diharapkan dari menteri baru secara struktural dalam waktu kurang dari dua bulan. Pembahasan dengan DPR juga hanya tinggal satu masa sidang lagi,” lanjutnya.
Dari sisi perundangan, kata dia, pekerjaan rumah yang tersisa yang harus dituntaskan Menteri ESDM adalah RUU EBET, PP Kebijakan Energi Nasional (KEN), dan RUU Migas.
“Apa regulasi ini bisa diselesaikan kalau tiba-tiba berganti Menteri. Menurut saya justru akan semakin molor,” ucap dia.
Ia menyatakan justru Presiden perlu menertibkan bidang kerja para menteri yang semrawut, bukan reshuffle jelang suksesi.
“Persoalan ruwet justru terletak pada tata kelola dan tugas-fungsi kementerian, terkait bidang ESDM yang tumpang tindih, antara Kementerian Investasi dengan Kementerian ESDM. Bukan pada posisi menterinya,” tegas Mulyanto.
“Ini yang harusnya diurai dan diperbaiki. Belum lagi maraknya kasus-kasus korupsi terkait tambang ilegal timah, nikel, emas dan lain-lain, yang masalahnya bersifat kronis dan struktural,” lanjutnya.
Begitu pula dengan persoalan ketidaktepatsasaran distribusi BBM dan LPG bersubsidi yang berlarut-larut, dan menekan anggaran negara dan masalah ketidakadilan.
“Tata kelola Pemerintahan harus konsisten dijalankan agar terwujud pemerintahan yang baik dan bersih. Bukan sradak-sruduk ugal-ugalan,” pungkasnya.
(ameera/arrahmah.id)
