JAKARTA (Arrahmah.com) – Staf Khusus Presiden Bidang Komunikasi Heru Lelono membantah informasi dari WikiLeaks yang menyebutkan bahwa menteri-menteri yang bersekutu dengan Indonesia.
“Saya tidak paham sama sekali, bagaimana ada pihak yang mudah sekali membuat kesimpulan tentang seseorang warganegara Indonesia. Semua yang disebut tersebut berdarah Indonesia. Warganegara Indonesia, keluarga di Indonesia. Makan gaji dari negara Republik Indonesia, sebagai Menteri kalau berhubungan dengan pihak asing, itu adalah tugasnya. Bukan hanya dengan Amerika,” kata Heru kepada okezone, Kamis (25/8/2011).
BacaJuga
Heru meminta agar WikiLeaks dapat membuktikan jika memang ada yang memang ada yang kaganjilan dan hal-hal yang merugikan bangsa Indonesia.
“Kecuali terbukti ada fakta yang dapat membuktikan bahwa mereka mata-mata asing. Dimana hal itu rasanya mustahil, yang pasti Wikileaks sudah memiliki catatan bahwa datanya tidak akurat, seperti pengakuan banyak negara asing,” imbuhnya.
Sebelumnya, Situs WikiLeaks membocorkan data kawat Kedutaan Besar Amerika Serikat (AS) di Indonesia yang menyebut ada beberapa menteri yang dapat dijadikan mitra komprehensif AS.
Dokumen dengan nomor referensi 09JAKARTA1773 dan dibuat pada 23 Oktober 2009 tersebut, menyebutkan beberapa menteri yang dianggap sebagai mitra komprehensif dalam hubungan AS-RI. Dubes AS saat itu Cameron Hume, memaparkan beberapa nama menteri yang potensial.
Kabinet yang baru dibentuk saat itu, di mata AS memiliki beberapa sektor penting yang dapat dilakukan kerja sama komprehensif. Sektor itu antara lain, ekonomi, kesehatan, lingkungan serta keamanan dan pertahanan. Kedubes AS memberikan daftar nama menteri-menteri yang berpeluang sebagai sekutu utama Negeri Paman Sam.
Menteri-menteri tersebut yaitu Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan Menteri Perdagangan Mari Elka Pangestu tetap mengisi posnya di kabinet saat itu. Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Radjasa, Dr Endang Rahayu Sedyaningish sebagai Menteri Kesehatan, Menteri Lingkungan Hidup Gusti M Hatta, Menteri Koordinator Politik dan Keamanan Djoko Suyanto, Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro, dan Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa. (okz/arrahmah.com)
