TEL AVIV (Arrahmah.id) – “Israel” telah mengatakan kepada Amerika Serikat bahwa mereka berencana untuk membangun rumah baru di permukiman ilegal pada akhir Juni, kata seorang pejabat “Israel” pada Senin (12/6/2023).
Pejabat itu mengatakan kepada The Times of Israel bahwa unit rumah “akan berjumlah ribuan”.
Situs berita Axios awalnya melaporkan bahwa “Israel” telah memberi tahu AS tentang rencana pembangunan rumah permukiman baru, dan mengatakan rencana yang akan segera diumumkan akan mencakup setidaknya 4.000 rumah.
AS telah menyuarakan keprihatinan atas proyek tersebut, dengan mengatakan hal itu dapat berdampak negatif pada pembicaraan dengan Palestina.
“Telah jelas bahwa memajukan permukiman merupakan hambatan bagi perdamaian dan pencapaian solusi dua negara,” Reuters pada Senin (12/6) melansir juru bicara Dewan Keamanan Nasional Gedung Putih.
Laporan pekan lalu mengatakan Administrasi Sipil “Israel” akan membahas peluncuran proyek permukiman E1 yang jika diterapkan, secara efektif akan memotong setengah Tepi Barat yang diduduki.
Skema pemukiman E1 yang sangat kontroversial dan ilegal adalah pembangunan ribuan unit rumah bagi pemukim “Israel” yang akan menghubungkan Yerusalem ke permukiman Ma’ale Adumim di timur laut kota.
Ia akan menjadi mata rantai terakhir dalam rantai permukiman “Israel” yang memisahkan Yerusalem Timur dari Tepi Barat lainnya.
Tapi hal itu ditunda setelah tekanan dari Washington.
Pemerintahan Presiden Joe Biden bekerja selama beberapa pekan untuk menunda proyek E1, The Times of Israel melaporkan, mengutip pejabat AS.
Pemerintah sayap kanan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu telah berjanji untuk melanjutkan pembangunan permukiman meskipun ada kecaman dari komunitas internasional.
LSM “Israel” Peace Now mengatakan Netanyahu mengambil langkah-langkah ini untuk menenangkan para pemimpin pemukim di Tepi Barat yang merupakan sekutu Menteri Keuangan Bezalel Smotrich, pemimpin Partai Zionisme Agama ekstrem kanan.
Bulan lalu, “Israel” mengizinkan pemukim untuk pindah kembali ke pos terdepan Homesh di dekat Nablus di Tepi Barat.
Homesh, yang terletak di atas bukit Burqa, dievakuasi pada 2005.
Pada Maret, Knesset mengesahkan undang-undang yang mencabut larangan 2005 atas warga “Israel” yang tinggal di Homesh dan tiga permukiman lainnya di Tepi Barat utara, dan perintah militer dikeluarkan untuk mengimplementasikan undang-undang tersebut. (zarahamala/arrahmah.id)