TEL AVIV (Arrahmah.com) – Kementerian Pertahanan Israel telah kembali menyetujui rencana untuk membangun 119 unit rumah baru, termasuk 50 yang sedang dalam proses pembangunan, AFP melaporkan pada Senin (28/11/2011).
Pernyataan ini diberikan setelah sebelumnya, Mahkamah Agung Israel mengeluarkan petisi pada bulan Maret untuk menghentikan pembangunan 50 unit perumahan. Lagi-lagi langkah ini memicu timbulnya kecaman kosong dari Washington, PBB, dan Uni Eropa. Bahkan sejumlah pihak menyatakan bahwa dipercepatnya pembangunan ini merupakan salah satu sikap yang diperlihatkan negeri Zionis atas bergabungnya Palestina dalam UNESCO.
Sebuah organisasi kemanusiaan, Peace Now, melalui salah seorang stafnya, Hagit Ofran, mengatakan lonjakan proses pembangunan semakin terlihat di Shilo, utara Tepi Barat, yang dimulai tahun lalu. Pada mulanya, ujar Ofran, pembangunan itu dilakukan tanpa izin pemerintah.
Shilo saat ini memiliki 195 tempat tinggal permanen dan sejumlah rumah mobil. Lebih dari 310.000 warga Israel tinggal di pemukiman di Tepi Barat dan jumlah ini terus berkembang. Sementara itu, 200.000 warga lainnya tinggal di lingkungan pemukiman di Yerusalem timur, yang dicaplok Israel pada tahun 1967 secara ilegal.
Masyarakat internasional menganggap semua permukiman di wilayah yang diduduki oleh Israel sejak Juni 1967 adalah ilegal, dengan atau tanpa persetujuan oleh pemerintah Tel Aviv sendiri. (althaf/arrahmah.com)
