Israel Pastikan Tidak Akan Ada Konsulat AS Untuk Palestina Di Yerusalem

YERUSALEM (Arrahmah.com) — Perdana Menteri Israel Naftali Bennett menekankan bahwa konsulat Amerika Serikat (AS) untuk Palestina tidak akan dibuka di Yerusalem selama dirinya menjabat. Bennett menegaskan, Yerusalem adalah ibu kota satu negara yaitu Israel.

“Pemerintahan di bawah kepemimpinan saya telah berulang kali mengklarifikasi bahwa, tidak ada tempat bagi konsulat Palestina di Yerusalem. Yerusalem adalah ibu kota satu negara, yaitu Negara Israel, titik,” ujar Bennett, dilansir Middle East Monitor, Rabu (29/12/2021).

BacaJuga

Mantan Presiden AS Donald Trump menutup konsulat Amerika di Yerusalem yang diduduki pada 2019. Namun, Presiden AS Joe Biden telah berjanji untuk membuka kembali konsulat. Pembukaan konsulat akan membutuhkan persetujuan Israel.

Israel telah menentang langkah AS yang ingin membuka kembali kantor konsulat di Yerusalem. Menurut otoritas Israel, pembukaan tersebut akan memberikan pijakan bagi pemerintahan Palestina di Yerusalem. Termasuk memvalidasi klaim Palestina bahwa Yerusalem timur adalah ibu kota masa depan bagi negara Palestina.

Selama era pemerintahan Trump, konsulat dihapus dan diubah menjadi Unit Urusan Palestina. Unit tersebut digabung dengan kedutaan AS setelah dipindahkan dari Tel Aviv ke Yerusalem pada 2018. Pemindahan kedutaan itu merupakan langkah AS untuk mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel.

Menteri Luar Negeri AS, Antony Blinken, menegaskan rencana pemerintahan Biden untuk membuka kembali kantor konsulat di Yerusalem. Pembukaan ini sebagai bagian dari upaya untuk membangun kembali hubungan dengan Palestina. Namun Blinken tidak menyebutkan kapan kantor konsulat AS akan dibuka kembali.

Pembukaan kembali kantor konsulat jenderal AS di Yerusalem mendapatkan pertentangan dari Israel. Menteri Luar Negeri Israel, Yair Lapid, memperingatkan bahwa, pembukaan kembali konsulat jenderal AS di Yerusalem adalah ide yang buruk.

“Itu akan mengirim pesan yang salah, tidak hanya ke kawasan, tidak hanya ke Palestina, tetapi juga ke negara lain, dan kami tidak ingin ini terjadi,” kata Lapid. (hanoum/arrahmah.com)