GAZA (Arrahmah.id) – Ketika penduduk Gaza kelaparan, para politisi “Israel” menolak untuk mencabut pengepungan di Gaza agar truk bantuan dalam jumlah yang cukup bisa masuk ke jalur tersebut. Sebaliknya, bekerja sama dengan AS dan Yordania, mereka menjajaki kemungkinan melanjutkan serangan udara dan membangun pelabuhan untuk menerima bantuan.
Setelah tur perahu di pantai Gaza, Kabinet Perang dan Menteri Pertahanan “Israel” Yoav Gallant mengatakan menurutnya rencana Washington untuk membangun pelabuhan untuk mendapatkan bantuan kemanusiaan akan merugikan Hamas.
“Proses ini dirancang untuk memberikan bantuan langsung kepada warga dan dengan demikian melanjutkan runtuhnya kekuasaan Hamas di Gaza,” kata Gallant, yang didampingi pejabat militer dalam kunjungan tersebut, sebagaimana dikutip Al Jazeera.
“Kami akan memastikan bahwa pasokan sampai ke sini bagi mereka yang membutuhkan dan bukan bagi mereka yang tidak membutuhkan,” tambahnya.
Namun, rencana pembangunan pelabuhan dikritik sebagai upaya untuk mengalihkan perhatian dari ratusan ribu warga Palestina yang kelaparan dan “Israel” yang terus menerus memblokir bantuan ke daerah kantong tersebut.
Demikian pula, kelompok hak asasi manusia telah mengecam rencana untuk terus mengirimkan bantuan kemanusiaan melalui udara sebagai hal yang sangat tidak efisien ketika kebutuhan mendesak penduduk Gaza dimasukkan ke dalam konteksnya.
Dokter untuk Hak Asasi Manusia “Israel” mengatakan bahwa bantuan dari udara saja tidak cukup, karena keluarga-keluarga Palestina terpaksa menggunakan makanan hewani atau melewatkan makan, yang menyebabkan kekurangan gizi akut di antara sebagian besar penduduk di daerah kantong pantai yang terkepung, menurut Al Jazeera.
Kelompok ini juga membantah klaim “Israel” bahwa makanan memasuki Jalur Gaza dalam jumlah sebelum perang, “karena tidak ada produksi lokal akibat rusaknya tanaman pangan dan toko roti lokal, sehingga kebutuhannya jauh lebih tinggi.”
“Menurut Mahkamah Kriminal Internasional, kelaparan dianggap sebagai kejahatan perang. Israel harus segera menghentikan segala bentuk pembantaian di Jalur Gaza dan berhenti membatasi bantuan kemanusiaan yang menyelamatkan jiwa. Ini adalah noda moral yang akan tetap ada pada kita selama beberapa generasi,” simpul Dokter untuk Hak Asasi Manusia “Israel”.
Kementerian Luar Negeri Palestina menggambarkan kegagalan internasional dalam melindungi warga Palestina selama Ramadhan sebagai “pembunuhan kemanusiaan.”
Dalam sebuah pernyataan yang diunggah di X mereka mengatakan: “Kegagalan Dewan Keamanan untuk menerapkan Resolusi 2720 dan ketidakmampuannya untuk menjamin masuknya bantuan kemanusiaan dan medis secara terus-menerus kepada warga sipil di Jalur Gaza tidak dapat dibenarkan.” (zarahamala/arrahmah.id)
