![“Israel” telah membangun ratusan pemukiman di Tepi Barat dan Yerusalem Timur yang melanggar Konvensi Jenewa. [Getty]](https://i0.wp.com/www.arrahmah.id/wp/images/stories/2023/01/yerusalem-timur.jpg?fit=1155%2C650&ssl=1)
YERUSALEM (Arrahmah.id) – Pemerintah “Israel” pada Rabu (18/1/2023) dilaporkan membatalkan atau menunda rencana untuk membangun 100 proyek konstruksi di permukiman di Yerusalem Timur yang diduduki, menyusul tekanan dari sekutunya, AS.
Pembatalan itu terjadi menjelang kunjungan Penasihat Keamanan Nasional AS Jake Sullivan ke “Israel”, menurut media “Israel”.
BacaJuga
Channel 12 “Israel” mengatakan proyek konstruksi di permukiman Nof Zion di Yerusalem Timur akan diumumkan selama kunjungan Sullivan, tetapi hal ini dibatalkan pada menit terakhir menyusul permintaan dari kedutaan AS di “Israel”.
Media “Israel” menambahkan bahwa kotamadya “Israel” di Yerusalem menyetujui keputusan tersebut dalam koordinasi dengan pemerintah – dalam upaya untuk tidak menimbulkan “rasa malu” bagi sekutu Amerika-nya.
Haaretz melaporkan bahwa komite perencanaan dan pembangunan lokal di kotamadya Yerusalem menarik perluasan permukiman dari agenda Rabu pada menit terakhir, bertepatan dengan kunjungan AS.
Tidak jelas apakah ekspansi tersebut dibatalkan secara permanen atau ditunda untuk saat ini.
November lalu, Perdana Menteri sayap kanan “Israel” Benjamin Netanyahu menjabat sebagai kepala pemerintahan yang dianggap paling ekstremis dalam sejarah “Israel”.
Koalisinya termasuk para pemimpin pemukim yang telah terlibat dalam retorika rasis terhadap warga Palestina dan berjanji untuk meningkatkan pembangunan permukiman di Tepi Barat dan Yerusalem Timur, yang ilegal menurut hukum internasional.
Masih belum jelas apakah keputusan untuk tidak melanjutkan proyek konstruksi bersifat sementara atau permanen.
Sullivan tiba di “Israel” pada Rabu (18/1) di mana dia bertemu dengan Presiden Isaac Herzog, memulai pembicaraan yang The Times of Israel gambarkan sebagai “bertujuan untuk mengembangkan garis dasar dengan pemerintah garis keras Perdana Menteri Benjamin Netanyahu”.
Penasihat Keamanan Nasional adalah pejabat senior AS pertama yang mengunjungi “Israel” setelah kemenangan Netanyahu dalam pemilihan November.
Sullivan berencana untuk bertemu Netanyahu nanti, di mana Iran akan menjadi agenda utama, menurut situs Israel Walla.
Pertemuan ini terjadi di tengah janji pemerintah sayap kanan untuk mencaplok wilayah Palestina di Tepi Barat yang diduduki dan memperluas permukiman ilegal Yahudi, yang keduanya diperkirakan akan membuat hidup lebih sulit bagi warga Palestina di Tepi Barat dan meningkatkan kekerasan terhadap mereka.
Upaya “Israel” untuk menormalisasi hubungan dengan Arab Saudi juga akan menjadi topik diskusi, meskipun kerajaan Teluk itu menegaskan hanya akan menjalin hubungan dengan “Israel” setelah “solusi dua negara” diterapkan.
Perluasan permukiman dinyatakan sebagai “prioritas utama” untuk pemerintahan baru Netanyahu, dimana perdana menteri berjanji untuk mengembangkan permukiman ilegal di Tepi Barat, Yerusalem, Dataran Tinggi Golan, serta daerah-daerah di dalam “Israel” dengan konsentrasi tinggi warga Palestina di “Israel”.
AS secara resmi menentang pembangunan permukiman di Tepi Barat dan Yerusalem timur meskipun telah memveto banyak resolusi PBB yang mengutuk “Israel” atas kegiatan ini. (zarahamala/arrahmah.id)
