BETHLEHEM (Arrahmah.com) – TV Israel melaporkan bahwa Menteri Pertahanan Israel, Ehud Barak, mengeluarkan perintah langsung yang memberikan izin pada pemukim Yahudi untuk membangun ratusan unit di pemukiman dekat kota-kota Tepi Barat Betlehem dan Nablus.
Saluran 2 Israel mengatakan bahwa Departemen Perumahan Israel menegaskan bahwa Ehud Barak secara pribadi telah menandatangani izin, menyusul serangan yang dilakukan pemuda Palestina terhadap keluarga pemukin Yahudi di Iramar, di dekat kota Tepi Barat utara Nablus.
Serangan itu terjadi di bulan Maret tahun ini mengarah pada kematian seorang ayah pemukim, ibu dan tiga anak-anak mereka, termasuk bayi.
Menurut laporan tersebut, Ehud Barak ingin menyenangkan para pemukim, sementara pemerintah Israel terus menyeleseikan masalah tersebut dalam upaya untuk menghindari “konfrontasi” dengan Gedung Putih.
Namun saat ini, Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, akan mengumumkan tawaran untuk pembangunan ratusan unit rumah di tanah milik warga Palestina di Bethlehem dan Nablus.
Tawaran termasuk 300 unit di pemukiman Beitar Illit ilegal, selatan kota Husan barat Betlehem, 40 unit di permukiman ilegal Efrata, dibangun di atas tanah adalah milik warga Al Khader kota selatan Betlehem, dan 46 unit di pemukiman ilegal karne Shomron dekat Nablus.
Pejabat Palestina, Dr Nabil Shaath, mengatakan kepada Kantor Berita Maan, “keputusan ini merupakan pukulan yang tajam bagi proses perdamaian”.
“Tampaknya Israel tidak cukup untuk membangun blok-blok di pemukiman besar, yang sudah dibangun di tanah yang dicuri dari Palestina, tetapi juga ingin membangun pemukiman ilegal di wilayah Palestina yang padat. Hal ini tidak tampak ada keinginan bagi proses perdamaian “.
Shaath lebih lanjut menyatakan bahwa Israel tidak pernah menghentikan kegiatan pembangunan pemukiman, dan Presiden AS, Barack Obama, tidak pernah bisa memaksa Israel menghentikan konstruksi.
Sementara itu, seorang pejabat Israel yang dekat dengan Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, mengatakan bahwa Netanyahu sepenuhnya menentang penarikan Israel ke perbatasan 1967, dan mengatakan ide tersebut sebuah lelucon.
Koran Israel, Yedioth Aharonoth, melaporkan bahwa, Pada hari Ahad (3/7/2011) malam, pejabat itu mengatakan Perdana Menteri tidak hanya menentang pembicaraan tentang penarikan Israel ke perbatasan 1967, tetapi juga menentang usulan keseluruhan yang meliputi evakuasi pemukiman, perbatasan dan isu-isu inti lainnya. (rasularasy/arrahmah.com)
