TEPI BARAT (Arrahmah.com) – Menteri Keamanan Publik “Israel” Gilad Erdan telah mengumumkan rencana untuk memperburuk kondisi tahanan Palestina di penjara-penjara “Israel”.
Rencana itu, yang merupakan hasil dari komite yang didirikan Erdan tujuh bulan lalu untuk membuat kondisi penjara lebih keras bagi mereka yang melakukan “aksi terorisme”, termasuk memblokir dana untuk Otoritas Palestina, menjatah pasokan air, membatasi akses tahanan ke televisi dan mengurangi jumlah kunjungan keluarga, lansir Al Jazeera pada Rabu (2/1/2019).
BacaJuga
Berbicara pada konferensi pers pada Rabu (2/1), Erdan mengatakan bahwa kunjungan keluarga telah dihentikan untuk tahanan yang berafiliasi dengan gerakan Palestina Hamas.
“Rencana itu juga termasuk mencegah anggota Knesset [parlemen ‘Israel’] mengunjungi tahanan Palestina,” ujar Erdan.
Dia menambahkan bahwa rencana itu juga termasuk mengakhiri kebijakan pemisahan tahanan Hamas dari mereka yang berafiliasi dengan faksi Palestina Fatah.
Lebih lanjut Erdan juga mengatakan bahwa akan ada batas yang jelas pada jumlah air yang dikonsumsi seorang tahanan setiap hari, termasuk berapa kali mereka diizinkan mandi.
Dia kemudian menegaskan bahwa layanan penjara “Israel” siap untuk menangani skenario apa pun.
“Kami tidak akan terhalang oleh ancaman dan mogok makan.”
“Kami harus memperburuk kondisi [bagi tahanan] untuk memenuhi kewajiban moral kepada para korban ‘teror’ dan keluarga mereka,” klaimnya.
Mustafa Barghouti, pemimpin partai Inisiatif Nasional Palestina mengatakan kepada Al Jazeera bahwa “Israel” bisa bertindak seperti itu karena memiliki kebebasan untuk menindas Palestina dengan cara apa pun yang mereka inginkan.
“Satu-satunya cara untuk memaksa ‘Israel’ menjauhkan diri dari perilaku ini adalah dengan menjatuhkan sanksi kepada ‘Israel’,” ujarnya berbicara dari kota Ramallah di Tepi Barat yang diduduki.
“‘Israel’ berperilaku seolah-olah mereka di atas hukum internasional dan ini harus berubah.”
Komisi Tahanan Palestina mengecam rencana Erdan dan mengatakan “Israel” terus berupaya untuk membuat kehidupan tahanan Palestina lebih tak tertahankan.
Qadri Abubaker, kepala Komisi Tahanan, menyerukan sikap nasional yang kuat terhadap langkah-langkah ini. (haninmazaya/arrahmah.com)
