ISLAMABAD (Arrahmah.com) – Pakistan berencana untuk secara aktif melobi negara-negara anggota Satuan Tugas Aksi Keuangan (FATF) untuk melawan pengaruh India dan memastikan bahwa proses peninjauan lembaga tersebut tidak condong pada New Delhi melawan Islamabad, kata para pejabat dan pakar.
Sebuah serangan bunuh diri di Kashmir, India, bulan lalu yang diklaim oleh kelompok yang bermarkas di Pakistan meningkatkan ketegangan antara New Delhi dan Islamabad, dimana India menuduh Pakistan gagal menindak kelompok-kelompok “militan” yang beroperasi dari tanahnya, dan mengatakan pihaknya akan bekerja untuk mengisolasi Islamabad secara diplomatis.
Pada Selasa (12/3/2019), Menteri Keuangan Pakistan Asad Umar mengatakan kepada wartawan bahwa ia telah meminta India agar dicopot sebagai ketua bersama dari peninjauan Kelompok Pasifik Asia (APG) FATF.
“Ini adalah tuntutan yang dibenarkan untuk mengeluarkan India sebagai ketua peninjauan APG FATF dan sekarang FATF sebagai organisasi harus mengambil keputusan tentang itu,” kata Umar kepada wartawan, seraya menambahkan bahwa India melobi FATF untuk menyudutkan Pakistan dan mendorong anggota lain untuk memasukkan Pakistan ke daftar hitam.
“India telah menyerahkan laporan unilateral dan menyalahgunakan proses FATF untuk tujuan politik,” tambah Umar.
Dalam sebuah surat yang ditujukan kepada presiden FATF pekan lalu, Umar mengatakan Pakistan sangat percaya bahwa “keterlibatan India dalam proses ICRG (International Cooperation Review Group) tidak akan adil terhadap Pakistan” dan menuntut komposisi ulang kelompok tersebut.
“Pakistan tidak punya pilihan selain mulai melobi anggota FATF melawan bias India terhadap Islamabad,” Dr. Abid Qayyum Sulehri, anggota Dewan Penasihat Ekonomi pemerintah, mengatakan, Selasa (12/3).
FATF, sebuah badan global yang dibentuk untuk melawan pendanaan “terorisme” dan pencucian uang, Juni lalu menempatkan Pakistan pada “daftar abu-abu” negara-negara dengan kontrol yang tidak memadai atas kegiatan-kegiatan tersebut.
Sulehri mengatakan Pakistan mengambil semua langkah yang diperlukan untuk memenuhi persyaratan pengawas global untuk keluar dari daftar abu-abu dan sekarang menjadi “tanggung jawab semua anggota FATF untuk memastikan bahwa platform tersebut tidak dibajak oleh saingan Pakistan,” tambahnya, merujuk ke India.
Vaqar Ahmed, direktur eksekutif bersama di Institut Kebijakan Pembangunan Berkelanjutan (SDPI), mengatakan Pakistan telah mengajukan keberatan dalam FATF atas permusuhan India pada Juni 2018 dan Februari tahun ini, tetapi “semuanya jatuh pada telinga tuli.”
Dia menyarankan pemerintah memulai “lobi aktif” di antara 11 anggota APG, termasuk Cina, Kanada, Jepang, Australia, AS, Singapura, dan Malaysia, untuk “mengungkap permusuhan India terhadap Pakistan.”
“Diplomasi aktif adalah satu-satunya solusi saat ini untuk melawan propaganda India dan mengeluarkan kita dari daftar abu-abu FATF,” pungkasnya. (Althaf/arrahmah.com)
