WASHINGTON (Arrahmah.id) -Washington sedang bernegosiasi dengan Teheran untuk pakta terbatas dan informal tentang program nuklirnya dan masalah lainnya, kata pejabat Iran, “Israel” dan AS.
AS sedang mengupayakan ‘perjanjian informal dan tidak tertulis’ dengan Iran untuk membatasi kemampuan nuklirnya dan membebaskan warga Amerika yang dipenjara di Iran, The New York Times mengatakan pada Rabu (14/6/2023) dalam sebuah laporan yang mengutip pejabat Iran, “Israel” dan AS.
Iran juga akan berhenti menyerang kepentingan AS di Irak dan Suriah melalui kelompok proksi dan berhenti menjual rudal balistik ke Rusia, menurut laporan tersebut.
Pembicaraan dan topik utama diskusi dikonfirmasi oleh tiga pejabat senior “Israel”, seorang pejabat Iran dan seorang pejabat AS, kata The New York Times.
Pejabat Iran menggambarkan pembicaraan itu sebagai “gencatan senjata politik”, kata laporan itu. Dua pejabat “Israel” menggambarkan kesepakatan itu sebagai “segera”.
Berdasarkan perjanjian tersebut, Iran tidak akan memperkaya uranium melebihi 60 persen. Pakar nuklir mengatakan tingkat pengayaan uranium 90 persen diperlukan untuk membuat senjata nuklir.
Inspektur dari IAEA (International Atomic Eneergy Agency), pengawas nuklir PBB, mengatakan awal tahun ini bahwa mereka telah menemukan uranium yang diperkaya hingga 83,7% – klaim yang dengan cepat dibantah Iran.
Beberapa pembicaraan Iran-AS berlangsung di Oman pada musim semi.
Sekalipun berhasil, pembicaraan itu akan gagal membangkitkan kembali kesepakatan nuklir 2015.
Di bawah perjanjian itu, Iran akan menjaga pengayaan uraniumnya di bawah 3,67% sebagai imbalan keringanan sanksi.
Pembicaraan untuk menghidupkan kembali kesepakatan telah terhenti selama satu tahun, dengan AS dan Iran saling menuduh mencoba mengingkari beberapa komitmen mereka.
Jerman, yang menjadi inti negosiasi kesepakatan nuklir 2015, menyalahkan Iran atas kegagalan menghidupkan kembali kesepakatan tersebut.
“Iran tidak hanya melanggar hak asasi warganya sendiri tetapi juga terus mengejar ambisi nuklirnya, menghasilkan bahan fisil yang semakin diperkaya,” kata dalam laporan strategi keamanan nasional baru yang ditandatangani oleh kabinet Kanselir Olaf Scholz pada Rabu (14/6). (zarahamala/arrahmah.id)