BAGHDAD (Arrahmah.id) – Duta Besar Inggris yang baru ditunjuk untuk Irak Stephen Hitchen dan Penasihat Keamanan Nasional Irak Qassim Al-Araji bertemu pada Ahad (6/8/2023) di Baghdad untuk membahas kemungkinan pembongkaran kamp Al-Hol yang terkenal di timur laut Suriah.
Kedua pejabat itu sepakat bahwa kamp tersebut, yang dijalankan oleh Pasukan Demokratik Suriah (SDF) pimpinan Kurdi dan menampung keluarga milisi ISIS, menghasilkan kebencian dan ekstremisme.
Kamp sering dilanda kekerasan di tengah kurangnya perawatan medis dan nutrisi yang cukup bagi penghuninya. Puluhan anak tewas di sana.
Hitchan dan Al-Araji mengatakan bahwa negara-negara harus memulangkan warga negara mereka dari kamp tersebut.
Dalam pernyataan yang diliput oleh kantor berita Irak, keduanya menegaskan “penguatan koordinasi antara Irak dan Inggris di bidang pemberantasan terorisme”, serta membahas pemberantasan narkoba, dan peningkatan kerja sama keamanan siber.
Kamp Al-Hol saat ini menampung sekitar 55.000 orang, termasuk setidaknya 27.000 warga Irak dan ribuan orang yang diduga memiliki hubungan dengan ISIS, banyak di antaranya adalah warga negara asing.
Perdebatan tentang warga yang dipulangkan, dan situasi para tahanan di timur laut Suriah, baru-baru ini mendapat perhatian baru menyusul surat dari Anggota Parlemen Konservatif David Davis kepada Menteri Luar Negeri James Cleverly.
Dalam surat itu, Davis mengkritik penahanan anak di bawah umur di Suriah timur laut, dengan mengatakan itu “sewenang-wenang dan merupakan hukuman kolektif – pelanggaran yang jelas terhadap hukum internasional, yang sebagian didanai oleh pembayar pajak Inggris.”
“Mengutuk keluarga Inggris untuk penahanan tanpa batas waktu tanpa pengadilan tidak sesuai dengan nilai-nilai Inggris dan mendukung supremasi hukum. Memulangkan keluarga Inggris adalah satu-satunya pilihan yang masuk akal untuk Inggris dan keamanan global,” kata Davis.
Menurut PBB, Inggris menyediakan hingga £20 juta untuk mendanai kamp-kamp penahanan di timur laut Suriah, yang saat ini dikendalikan oleh SDF dan Administrasi Otonomi Suriah Utara dan Timur (AANES) yang berafiliasi.
Surat dan pertemuan itu datang ketika negara-negara Barat lainnya telah memulangkan warganya dari timur laut Suriah ke negara asal mereka. Ini termasuk Prancis, Jerman, Spanyol, Denmark, Kanada dan Belanda.
The New Arab menghubungi Kantor Persemakmuran dan Pembangunan Luar Negeri dan Kedutaan Besar Irak di London untuk memberikan komentar, tetapi tidak mendapat tanggapan pada saat publikasi. (zarahamala/arrahmah.id)