NEW YORK (Arrahmah.id) — Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada Jumat (10/5/2024) mengesahkan resolusi yang mendorong Dewan Keamanan (DK) PBB mempertimbangkan kembali keanggotaan Palestina di organisasi tersebut.
Namun dalam pemungutan suara, ada sembilan negara yang menolak hal itu. Sementara 143 negara mendukung Palestina menjadi anggota penuh PBB dan 25 negara abstain.
Negara-negara yang menolak keanggotaan Palestina antara lain Amerika Serikat, Israel, Argentina, Republik Ceko, dan Hongaria. Selain itu, negara-negara Pasifik seperti Papua Nugini, Mikronesia, Nauru, dan Palau juga ikut menyuarakan penolakan serupa.
Kenapa banyak negara-negara Pasifik menolak keanggotaan Palestina di PBB?
Menurut pakar politik dan keamanan internasional dari Universitas Murdoch Australia, Ian Wilson, dikutip dari CNN (13/5) negara-negara Kepulauan Pasifik tak setuju dengan keanggotaan Palestina lantaran mempertimbangkan status Israel.
Ian menjelaskan negara-negara Pasifik kebanyakan mengikuti aliran agama Kristen evangelis yang menganggap orang Yahudi sebagai “manusia terpilih Tuhan”. Bukan hanya itu, para pengikut aliran ini juga memandang negara Israel sebagai “tanah suci.”
“Jadi mendukung Israel disamakan dengan melindungi tanah suci. Ini berpengaruh pada tingkat pemerintahan,” kata Ian dikutip dari CNN (13/5)
Selain karena pengaruh agama, Ian juga menyampaikan negara-negara Kepulauan Pasifik berada di bawah pengaruh Amerika Serikat, yang merupakan sekutu utama Negeri Zionis. Akibatnya, keputusan apapun yang diambil Washington akan serta merta diikuti oleh negara-negara kecil itu.
Lebih dari itu, Ian juga menilai Israel telah menjadikan negara-negara ini sebagai target untuk ‘dimanfaatkan’ guna membulatkan dukungan terhadap mereka di PBB.
“Ini termasuk memperluas hubungan ekonomi dan membantu negara Pasifik mendirikan kedutaan di Israel. Misalnya Papua Nugini, barusan mereka membuka kedutaan di Yerusalem dan bukan di Tel Aviv atas bantuan itu,” kata Ian.
Keputusan negara-negara Kepulauan Pasifik menentang keanggotaan penuh Palestina di PBB sebetulnya bukan hal baru.
Sejak dulu, negara-negara kecil ini menolak keanggotaan Palestina di PBB demi menjaga perasaan Israel.
Sejumlah pengamat asing menduga hal itu karena Israel menjalankan checkbook diplomacy atau diplomasi ekonomi terhadap negara-negara Pasifik ini.
Diplomasi ekonomi adalah kebijakan luar negeri yang menggunakan bantuan ekonomi maupun investasi sebagai alat untuk mencapai tujuan diplomatik.
Ian mengamini bahwa Israel kemungkinan telah menggunakan diplomasi ini untuk mengamankan suara-suara negara Pasifik.
Menurutnya, Israel sudah memberikan jutaan dolar dalam bantuan dan pembangunan infrastruktur kepada negara-negara kecil tersebut.
“Israel udah beri jutaan dolar dalam bantuan dan pembangunan infrastruktur. Ini juga bukan baru-baru, tapi mulai pada tahun 70-an,” ujar Ian. (hanoum/arrahmah.id)