Ini data-data kekerasan parpol, tapi kenapa tak dibubarkan?

Selama ini opini media massa sekuler yang memusuhi islam selalu memojokkan bahwa ajaran Islam dan umat Islam adalah sumber terjadinya berbagai kekerasan yang terjadi. Mereka menyatakan hal tersebut hanya berdasarkan insiden dan aksiden yang terjadi di tingkat lapangan.

Namun apabila kita mau jujur, maka sumber kekerasan yang terjadi secara massif ini adalah sistem politik dan sejumlah Parpol yang selama ini mengaku anti kekerasan.

BacaJuga

Menteri Pendidikan Usulkan Pelajaran Coding dan AI Mulai Diajarkan di Kelas 4 SD

13/11/2024

Tujuh Narapidana Kasus Narkoba Melarikan Diri dari Rutan Salemba

13/11/2024

Wawancara Eksklusif Media Arab Saudi dengan Anis Matta Terkait Hasil KTT Arab-Islam

13/11/2024

Mendikdasmen Abdul Mu’ti Kaji Sekolah Khusus Korban Kekerasan Seksual, 2 Model Ini Jadi Rujukan

13/11/2024

Oleh karenanya adalah sangat tidak adil apabila tuntutan pembubaran yang disuarakan oleh media media sekuler liberal hanya ditujukan kepada ormas semata.

Seharusnya yang lebih layak untuk dituntut untuk dibubarkan adalah parpol karena telah terlibat banyak dalam kekerasan politik dan juga bila ditambah dengan berbagai kasus korupsi yang melibatkan petinggi parpol.

Berikut ini kami sajikan data-data kekerasan yang dilakukan oleh Parpol dan para pendukungnya.

AMUK MASSA DI JAWA TIMUR PASCA GUSDUR LENGSER (18 – 30 Mei 2001)

Situbondo

Bondowoso

Sidoarjo

Gresik 

Pasuruan

Kota-kota lain

Sumber: DPW PAN JawaTimur dan DPW Muhammadiyah Jawa Timur, koran Surabaya Post, Harian Surya, dan Asintel Kodam V Brawijaya

Peristiwa Amuk Massa Beratribut PDI Perjuangan Tahun 1999

1. 22 Februari 1999 Massa beratribut PDI Perjuangan membakari Posko PDI di Cilacap. Persitiwa ini dipicu oleh SK Alex Litay yang mengangkat Frans Lukman sebagai Ketua DPC Cilacap PDI Perjuangan 2. 28 Februari 1999 Pawai PDI Perjuangan di Yogyakarta bentrok dengan massa dari partai lain. Bentrokan tersebut membuat sedikitnya 17 orang luka-luka.

2. 28 Februari 1999 Terjadi pemukulan oleh massa beratribut PDI Perjuangan di Lampung terhadap Ketua Umum DPP PDI Budi Hardjono 4. 7 Maret 1999 Ribuan massa beratribut PDI Perjuangan mencopoti atribut Golkar yang terpasang di jalan-jalan protokol di Surabaya.

3. 17 Maret 1999 Kantor DPC PDI Kodya Surabaya dirusak serta sebuah kantor yang terletak di dekatnya juga ikut dilempari. Mereka kecewa dengan penunjukan Kasmuri sebagai ketua DPC Kodya Surabaya.

4. 21 Maret 1999 Massa beratribut PDI Perjuangan bentrok dengan massa PPP di Yogyakarta. Bentrokan ini menyebabkan seorang tewas.

5. 31 Maret 1999 Massa beratribut PDI Perjuangan mengamuk di Madiun. Ini disebabkan Paimin, pendukung PDI Perjuangan mencopoti atribut Golkar. Kemudian Paimin ditangkap. Selanjutnya ribuan massa menuju Polres Madiun untuk membebaskan Paimin. Karena gagal mereka merusak fasilitas umum Kota Madiun.

6. 2 April 1999 Massa beratribut PDI Perjuangan melakukan perbuatan ‘tidak simpatik’ terhadap rombongan Ketua Umum DPP Golkar dan kader Golkar lainnya di Purbalingga, Jawa Tengah.

7. 4 April 1999 Sekitar 200 simpatisan dengan atribut PDI Perjuangan di Cirebon mendatangi kantor DPD II Partai Golkar setempat, seusai berpawai keliling dengan kendaraan. Mereka mencabut bendera-bendera serta atribut partai berlambang beringin, dan membakarnya.

Sumber : Pudok Republika

TABEL KEKERASAN OLEH PARPOL

INSIDEN-INSIDEN KEKERASAN TERKAIT DENGAN PEMILU KADA TAHUN 2010

1. April 2010, Kabupaten Sumbawa Barat, Nusa Tenggara Barat

Pada tanggal 10 April, massa petahana bupati Zulkifli Muhadi dan lawannya Andi Azisi saling melempar batu setelah kelompok sang penantang mencoba menghalangi konvoi rivalnya. Pada tanggal 10 April, pendukung Andi berunjuk rasa mempermasalahkan keaslian ijazah sang petahana.

Pada tanggal 24 April, mereka berbaku hantam dengan pendukung bupati yang ingin membagi-bagikan sembako ke calon pemilih sebelum pemungutan suara tanggal 26 April.

Pada tanggal 28 April, ratusan demonstran bentrok dengan polisi ketika mereka menuntut KPUD untuk menghentikan proses rekapitulasi setelah berita kemenangan sang petahana mulai terhembus. Mereka terus meminta polisi untuk menyelidiki keabsahan ijazah Zulkifli. Ketika mereka hendak merangsek ke dalam kantor KPUD, polisi menahan mereka dengan hantaman tongkat dan tembakan peringatan serta gas air mata.

2. 12 Mei, Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur

Ribuan warga memblokir jalan menuju ibukota kabupaten di Larantuka sehinga anggota KPU pusat dan propinsi tak bisa masuk kota. Mereka tadinya ingin mengumumkan kebijakan menganulir keputusan KPUD Kabupaten Flores Timur yang mendiskualifikasi pencalonan petahana Simon Hayon. Para demonstran menuntut agar proses pemilu diteruskan tanpa sang bupati dan merasa pihak pusat ingin mengintervensi politik tingkat lokal.

Pada tanggal 14 Mei, pendukung-pendukung Simon memaksa KPUD untuk mengikuti keputusan KPU yang lebih tinggi dan polisi menemukan mereka membawa bom Molotov. Pada bulan Juli, KPU memberhentikan empat dari lima orang anggota dari KPUD yang menolak keputusan KPU itu. Pada tanggal 1 November, KPUD baru dibentuk dengan dengan mandat untuk melaksanakan pemilu pada tahun 2011.

3. 12 Mei, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara

Ratusan demonstran merusak kantor KPUD saat proses rekapitulasi setelah mendengar kabar bahwa petahana Imran menang besar pada pemilu tanggal 8 Mei. Mereka menuduh sang bupati telah menyalahgunakan jabatan dan membagi uang kepada pemilih. Pada bulan Juni, lawan politik Imran membawa kasus ke MK yang memutuskan perlu dilakukan pemilihan ulang namun Imran tidak didiskualifikasi. Dalam pemilihan ulang 11 Juli, sang petahana malahan mendapatkan suara yang lebih banyak dan ini memicu protes yang lebih besar pada tanggal 19 Juli yang berakhir dengan bentrok antar pendukung.

4. 15 Mei, Kota Sibolga, Sumatra Utara

Empat kantor kecamatan yang menyimpan kotak-kotak suara dibakar dua hari setelah pemungutan suara tanggal 13 Mei yang diwarnai pertarungan antara wakil bupati Afifi Lubis dan mantan anggota DPR Syarfi Hutauruk yang berpasangan dengan menantu bupati yang tak dapat maju lagi. Pendukung Afifi menuduh sang bupati memakai jabatannya untuk menghalangi-halangi pencalonan wakilnya itu namun protes ini hanya terdengar setelah quick count meramalkan Syarfi unggul.

5. 21 Mei, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur

Pada tanggal 21 Mei 2010, pendukung bakal calon bupati Mojokerto Dimyati Rosid yang juga seorang kyai terkenal, marah atas tidak diloloskannya sang kandidat danmelempar bom molotov serta membakar mobil di kantor DPRD Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur.

6. 21 Mei, Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat

Warga merusak kantor KPUD dan Panwaslu setelah mereka mendengar laporan sementara yang mengindikaskan kemenangan untuk Suryadman Gidot pada pemungutan suara tanggal 19 Mei padahal wakil bupati itu diyakini melakukan tindakan korupsi. Pada tanggal 18 Mei, seorang pendukung Suryadman tertangkap tangan membagikan uang kepada pemilih.

7. 21 Mei, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat

Sebuah mobil milik KPUD dibakar orang tak dikenal setelah ada berita yang meramalkan Yasir Ansyari, putra bupati yang tidak bisa maju lagi, gagal mendapatkan 30 persen dari suara yang dibutuhkan untuk mencegah putaran kedua walau ia unggul dari calon-calon lainnya. Dalam putaran kedua, Yasir kalah dari Henrikus yang sebenarnya menempati urutan kedua di putaran pertama.

8. 24 Mei, Kabupaten Humbang Hasundutan, Sumatra Utara

Police melontarkan gas air mata dan tembakan peringatan ke udara setelah demonstran menyerang mereka dengan batu. Mereka menuntut penghentian acara misi visi karena jagoan mereka tak diloloskan setelah terjadi suatu kebingungan terhadap keabsahan pendukungan partai. Ada dua pihak yang mengatasnamakan Partai Peduli Rakyat Nasional yang mendukung dua calon yang berbeda, sang petahana dan bakal calon yang tidak lolos itu. KPUD menerima pendukungan PPRN untuk petahana dan memutuskan calon yang lain gagal memenuhi syarat pendukungan.

9. 1 Juni, Kabupaten Tolitoli, Sulawesi Tengah

Pada bulan Mei 2010, pembakaran surat suara yang meluas di kabupaten Tolitoli, Sulawesi Tengah, telah memaksa KPUD untuk menunda pemilu kada yang sedianya akan dilaksanakan tanggal 2 Juni dan terpaksa melakukan penundaaan kedua 14 hari kemudian karena panasnya suasana. Aksi kekerasan itu meletus setelah KPU membuat dua keputusan yang saling bertentangan dalam kurun waktu kurang dari seminggu setelah kematian mendadak salah satu kandidat wakil bupati. KPU awalnya menyatakan kandidat bupatinya masih bisa maju tanpa pasangan wakilnya. Tapi tiga hari kemudian, KPU menganulir keputusannya dan pembatalan ini membuat pendukung kandidat yang bersangkutan mengamuk.

10. 9 Juni, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur

Polisi menembakkan peluru karet ke demonstran yang menuntut penghentian proses rekapitulasi yang dilakukan KPUD setelah terjadi kerancuan penghitungan suara di kecamatan Sano Nggoang. Pada saat itu, laporan sementara menyebutkan wakil bupati Agustinus Dula unggul di pemungutan suara tanggal 3 Juni.

11. 10 Juni, Kabupaten Samosir, Sumatra Utara

Ratusan pendukung seorang calon menghalangi kepergian bis-bis yang mengangkut 150 mahasiswa semalaman ketika mereka ingin keluar dari wilayah kabupaten setelah ikut pemungutan suara tanggal 9 Juni. Para pendukung tersebut menuduh bupati petahana Mangindar Simbolon telah membayar mahasiswa-mahasiswa tersebut untuk menjadi pemilih gelap walau sebenarnya mahasiswa-mahasiswa tersebut merupakan penduduk Samosir yang tengah menempuh studi di Medan. Sang bupati mengaku mengongkosi perjalanan mereka kembali ke kampung halaman.

12. 11 Juni, Kabupaten Kepulauan Anambas, Riau Islands

Demonstran anti-petahana melempar batu ke sebuah gedung yang dipakai KPUD untuk melakukan rekapitulasi setelah pemungutan suara tanggal 26 Mei. Merekameruntuhkan pagar ketika mereka memaksa masuk gedung pertemuan itu.

Proses penghitungan yang lambat terjadi karena menunggu datangnya semua kotak suara ke tangan KPUD dari berbagai tempat di kabupaten pemekaran ini yang terdiri dari pulau-pulau terpencil yang memiliki infrastruktur yang buruk. Padahal, berita bahwa bupati petahana Tengku Mukhtaruddin telah menang sudah tersebar beberapa jam setelah pemungutan suara. Unjuk rasa sudah berlangsung sejak tanggal 27 Mei menuduh bupati melakukan penggelembungan suara dan menuntut hasil pemilu dibatalkan. Intensitas terus bertambah seiiring lambannya proses penghitungan yang memicu kecurigaan.

13. 23 Juni, Kabupaten Tana Toraja, Sulawesi Selatan

Kabupaten Tana Toraja (Tator) di Sulawesi Selatan menjadi tempat terjadinya kekerasan pemilu kada yang paling buruk di tahun 2010. Dari 23 sampai 25 Juni, pembakaran dan perkelahian mengakibatkan satu orang tewas dan sejumlah kotak suara di 13 dari 19 kecamatan yang ada dibakar, sementara polisi tidak berdaya, atau bahkan di beberapa tempat malah ikut memfasilitasi kekerasan.

14. 24 Juni, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan

Demonstran merusak kantor Panwaslu dan sebuah kecamatan setelah quick count meramalkan suatu kemenangan yang tak diduga sebelumnya telah diperoleh anggota DPRD Hatta Rahman.

15. 25 Juni and Agustus-September, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan

Pendukung calon penantang Andi Maddussila memrotes suatu ramalan kemenangan untuk bupati petahana Ichsan Limpo yang keluar dua hari setelah pemungutan suara. Mereka menuduh Ichsan memakai ijazah palsu danmenyandera seorang pendukung sang bupati yang mengakibatkan kelompok lawan untuk melakukan serangan balasan. Kedua kubu saling lempar batu sampai polisi berusaha melerai. Kejadian-kejadian bermunculan secara sporadis termasuk pembakaran bis, bangunan dan kantor cabang Golkar oleh orang-orang tak dikenal serta perkelahian antar pendukung setelah sang petahana dilantik tanggal 14 Agustus 2010 yang kadangkala meletup hingga bulan September.

Keluarga Limpo adalah keluarga yang dominan dalam perpolitikan Sulawesi Selatan. Kakaknya Ichsan, Syahrul Limpo, adalah guberner Sulawesi Selatan sedangkan saudara-saudaranya yang lain menduduki kursi di DPRD. Mereka semua berasal dari Partai Golkar.

16. 25 Juni, Kabupaten Soppeng, Sulawesi Selatan

Para pengunjuk rasa membakar dua kantor kecamatan dan sebuah gedung yang di dalamnya ada kantor KPUD setelah quick count meramalkan kemenangan untuk bupati petahana Andi Soetomo. Insiden-insiden ini menunda proses penghitungan suara untuk beberapa hari. Penantang terdekatnya, Andi Kaswadi Razak yang menjabat ketua DPRD, mencoba menyulitkan proses administrasi KPUD mengakibatkan tertundanya pelantikan bupati terpilih sampai dengan 16 Oktober.

17. 20 Juli, Kabupaten Seram Bagian Timur, Maluku

Pendukung bupati Abdullah Vanath dan lawannya Mukti Keliobas yang menjabat ketua DPRD berbaku hantam di jalanan setelah sang petahana menang mutlak pada pemungutan suara 7 Juli. KPUD menolak permintaan sang penantang untuk penghitungan ulang di pulau terpencil Gorom dimana penyelenggara pemilu ditenggarai telah menggelembungkan suara.

Namun, Mukti melapor ke KPU propinsi yang akhirnya memerintahkan KPUD untuk memenuhi tuntutan itu. Ketika KPUD memutuskan untuk tak menggubrisnya, pendukung Mukti menyerang markas lawan dan membakar kantor-kantor pemerintahan. Pada bulan Agustus, MK menolak tuntutan penghitungan ulang itu dan memastikan kemenangan Vanath.

18. 23-24 September, Kotawaringin Barat district, Central Kalimantan

Pendukung Sugianto Sabran mengamuk setelah keluarnya Keputusan MK untuk menganulir kemenangan calonnya dalam pemungutan suara 5 Juni karena MK menganggap terjadi usaha pembelian suara yang massif. MK dalam putusannya juga menetapkan bupati petahana Ujang Iskandar sebagai pemenang dan langkah ini memicu tuduhan suatu konspirasi dari Jakarta untuk menggagalkan gerakan pro-perubahan di daerah itu.

KPUD menolak untuk mengeksekusi keputusan tertanggal 7 Juli itu di tengah meningkatnya ketegangan di daerah itu dan ini membuat KPU Pusat untuk member peringatan kepada KPUD pada tanggal 22 September. Keputusan kedua yang berasal dari Jakarta ini memperkuat persepsi bahwa kekuatan pusat sedang mengintervensi urusan daerah dan memicu pembakaran monumen Adipura yang berada di ibukota kabupaten.

Lembaga-lembaga setempat menolak melaksanankan keputusan MK itu karena takut menjadi target dari kemarahan kelompok Sugianto sehingga daerah itu dipimpin seorang penjabat sementara sampai sekarang yang tak memiliki hak menentukan anggaran.

Pejabat di daerah telah meminta Menteri Dalam Negeri untuk melaksanakan keputusan MK namun ia masih enggan. Inilah satu-satunya kasus kekerasan yang diakibatkan putusan MK pada tahun 2010.

19. 24 Oktober, Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat

Sebuah bom meledak di kantor KPUD tengah malam, beberapa jam setelah polisi mendorong mundur demonstran yang menggugat kemenangan bupati petahana Ferry Zulkarnain secara sporadis. Salah satu anggota tim sukses dari sang bupati divonis telah melakukan pembelian suara lima hari sebelum pelantikan tanggal 9 Agustus. Pengadilan memutuskan Ferry tidak terlibat dalam tindak pidana tersebut.

20. 1 November, Kabupaten Karo, Sumatra Utara

Ratusan orang membakar ban di jalan dan melempar batu ke arah hotel dimana KPUD sedang melakukan rekapitulasi setelah pemungutan suara tanggal 27 Oktober. Para demonstran itu menuntut pemilu ulang dan menuduh kedua calon yang mendapatkan suara terbanyak telah melakukan pembelian suara.

Polisi melontarkan gas air mata dan menggunakan tongkat untuk membubarkan massa. Pada tanggal 6 November, sebuah gedung pemerintahan dibakar di tengah malam. Sengketa ini telah dibawa ke MK sehingga putaran kedua menjadi tertunda.

(voa-islam.com)