LONDON (Arrahmah.id) – Perdana Menteri Inggris, Rishi Sunak, menghadapi tekanan politik yang semakin besar untuk berhenti menjual senjata ke ‘Israel’ setelah tujuh pekerja bantuan, termasuk tiga warga negara Inggris, tewas akibat serangan udara ‘Israel’ di Gaza, lansir Reuters.
Tiga partai oposisi utama Inggris dan beberapa anggota parlemen dari partai yang berkuasa pada Rabu (3/4/2024) mengatakan pemerintah Inggris harus mempertimbangkan untuk menangguhkan penjualan senjata.
Partai Demokrat Liberal menyerukan agar ekspor senjata ke ‘Israel’ ditangguhkan, sementara Partai Nasional Skotlandia juga mendukung langkah tersebut dan mengatakan Parlemen harus ditarik kembali dari libur Paskah untuk membahas krisis tersebut.
Oposisi utama Partai Buruh, yang jajak pendapat menunjukkan akan membentuk pemerintahan berikutnya pada akhir tahun ini, mengadopsi pendekatan yang berbeda-beda, dengan mengatakan pemerintah harus menunda penjualan senjata jika para pengacara menemukan bahwa ‘Israel’ telah melanggar hukum internasional.
“Hal yang penting sekarang adalah, saran tersebut dipublikasikan sehingga kita semua dapat memahami dengan jelas bahwa jika telah terjadi pelanggaran terhadap hukum humaniter internasional – dan saya harus mengatakan bahwa saya memiliki kekhawatiran yang sangat serius – maka penjualan senjata akan dihentikan,” kata David Lammy, kepala Kebijakan Luar Negeri Partai Buruh, mengatakan kepada wartawan.
Serangan terhadap konvoi orang-orang yang bekerja untuk kelompok bantuan World Central Kitchen menewaskan warga negara Australia, Inggris dan Polandia serta warga Palestina dan warga negara ganda AS dan Kanada. Perdana Menteri ‘Israel’, Benjamin Netanyahu, mengatakan bahwa serangan itu tragis dan tidak disengaja, dan militer ‘Israel’ berjanji akan melakukan penyelidikan independen.
WCK mengatakan stafnya bepergian dengan dua mobil lapis baja berlogo Badan Amal dan kendaraan lain, dan telah mengoordinasikan pergerakan mereka dengan militer ‘Israel’.
Penjualan senjata terus ditinjau
Sunak, pada Rabu (3/4), menolak seruan untuk segera menghentikan penjualan senjata ke ‘Israel’. Dia mengatakan bahwa ekspor senjata ke negara tersebut masih dalam peninjauan.
“Kami selalu memiliki rezim perizinan ekspor yang sangat hati-hati dan kami patuhi,” kata Sunak dalam sebuah wawancara dengan surat kabar Sun. “Ada serangkaian aturan, regulasi, dan prosedur yang akan selalu kami ikuti.”
Mayoritas masyarakat Inggris mendukung larangan penjualan senjata ke ‘Israel’, menurut jajak pendapat yang dipublikasikan di The Guardian.
Sebanyak 56 persen orang mendukung larangan tersebut dibandingkan dengan 17 persen yang menentangnya, demikian temuan jajak pendapat tersebut.
Pemerintah Inggris telah menjual senjata dan komponen militer senilai lebih dari 570 juta pound ($719 juta) ke ‘Israel’ sejak 2008.
Menteri Pertahanan, Grant Shapps, mengatakan kepada Parlemen pada November bahwa ekspor pertahanan ke ‘Israel’ “relatif kecil” yaitu sebesar 42 juta pound pada 2022, data setahun penuh terakhir yang tersedia.
Ekspor militer ke ‘Israel’, yang mencakup komponen alat peledak, senapan serbu, dan pesawat militer, berjumlah sekitar 0,4 persen dari total penjualan pertahanan global Inggris pada tahun itu.
Selama konflik sebelumnya di Gaza pada 2014, pemerintah Inggris mengatakan akan menangguhkan sebagian ekspor senjata ke ‘Israel’ jika permusuhan terus berlanjut. Namun, pada akhirnya, penjualan senjata tidak dibatasi selama konflik tersebut. (zarahamala/arrahmah.id)