![Masrour Barzani, perdana menteri baru Pemerintah Daerah Kurdi (KRG) tiba di parlemen di Erbil, Irak pada 10 Juli 2019. [Yunus Keleş - Anadolu Agency]](https://i0.wp.com/www.arrahmah.id/wp/images/stories/2020/10/masrour-barzani.jpg?fit=1200%2C800&ssl=1)
LONDON (Arrahmah.com) – Duta Besar Inggris untuk Baghdad Stephen Hickey mengumumkan dukungan Inggris untuk persetujuan pemerintah Irak dan Wilayah Kurdistan, mengenai status distrik Sinjar di provinsi Nineveh, utara negara itu.
Ini terjadi selama pertemuan di Erbil dengan Perdana Menteri Wilayah Kurdistan di Irak Masrour Barzani, menurut pernyataan resmi.
Duta Besar Inggris menjelaskan: “Inggris mendukung perjanjian untuk menormalkan situasi di Sinjar sebagai langkah untuk menstabilkan dan merekonstruksi wilayah tersebut, dalam persiapan untuk kembalinya penduduk yang mengungsi.”
Dalam pertemuan tersebut, kedua pihak membahas: “Pentingnya menstabilkan situasi di Irak, dan menyelesaikan masalah yang luar biasa antara Pemerintah Regional Kurdistan dan pemerintah federal sesuai dengan konstitusi.”
Pada Jumat, Ahmad Mulla Talal, juru bicara perdana menteri Irak, mengumumkan di Twitter: “Mustafa Al-Kadhimi menyimpulkan kesepakatan bersejarah yang memperkuat otoritas pemerintah federal di Sinjar sesuai dengan konstitusi, pada tingkat administrasi dan keamanan.”
Talal menambahkan bahwa perjanjian itu “akan menghilangkan dominasi kelompok asing,” dengan mengacu pada Partai Pekerja Kurdistan (PKK).
PKK mendirikan pijakan di provinsi Nineveh, terutama di Sinjar (barat Nineveh), ketika ISIS menyerbu wilayah itu pada musim panas 2014, dan mendirikan apa yang disebut Unit Perlawanan Sinjar (YBS).
Para pejuang PKK masih dikerahkan di wilayah tersebut, meskipun ada panggilan berulang kali dari otoritas lokal dan Wilayah Kurdistan agar faksi-faksi tersebut meninggalkan daerah tersebut.
(fath/arrahmah.com)
