![Abdul Ghani Baradar, wakil perdana menteri pemerintah Taliban, bertemu dengan perwakilan diplomatik asing di Kabul pada 30 September. [Foto : Taliban Government/Anadolu Agency/Getty Images]](https://i0.wp.com/www.arrahmah.id/wp/images/stories/2022/01/Indonesia-Tegaskan-Tidak-Akui-Pemerintahan-Taliban-Di-Afghanistan.webp?fit=1500%2C926&ssl=1)
JAKARTA (Arrahmah.id) – Posisi Indonesia terhadap Taliban hingga kini masih sama, yaitu tidak mengakui kelompok tersebut sebagai Pemerintah Afghanistan yang sah. Pernyataan ini ditegaskan oleh juru bicara Kementerian Luar Negeri Indonesia, Teuku Faizasyah, pada Kamis (13/1/2022).
Dalam jumpa pers Bantuan Kemanusiaan untuk Afghanistan dan Pelindungan WNI di Jakarta, Faizasyah menekankan bantuan yang diberikan oleh Indonesia pada 9 Januari lalu tidak berkaitan dengan pengakuan Indonesia terhadap Taliban.
“Banyak yang menanyakan, apakah dengan adanya [bantuan] kemanusiaan kita di Kabul, apakah itu identik dengan pengakuan terhadap Taliban? Kami ingin kembali menggarisbawahi bahwa hingga sekarang, tidak ada satupun negara yang mengakui pemerintahan saat ini di Afghanistan,” ucap Faizasyah kepada wartawan, lansir Antara News (13/1).
Seperti diketahui, Taliban mengambil alih kekuasaan Afghanistan dari Pemerintahan Presiden Ashraf Ghani pada 15 Agustus 2021.
Memasuki bulan kelima kekuasaan, negara-negara dunia masih kukuh pada pendiriannya, yaitu mendesak pembentukan pemerintahan Afghanistan yang inklusif. Sampai sekarang janji desakan itu belum dipenuhi Taliban.
“Namun di sisi lain, hampir semua negara melakukan engagement (kontak) dengan pihak Taliban, termasuk di dalam hal inilah negara-negara Barat seperti Amerika Serikat dan Uni Eropa,” lanjutnya.
Bantuan kemanusiaan untuk Afghanistan yang dikirim oleh Indonesia menjadi salah satu bentuk engagement.
Dalam kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Asia Pasifik dan Afrika Kementerian Luar Negeri Indonesia, Abdul Kadir Jailani, mengatakan Pemerintah Indonesia memiliki sejumlah komitmen utama di Afghanistan.
“Komitmen Pemerintah saat ini yang paling penting adalah kita juga ingin mendorong terwujudnya sebuah proses politik, dalam rangka untuk mewujudkan Afghanistan baru, yaitu Afghanistan yang lebih inklusif, yang lebih ramah dengan hak asasi manusia, terutama hak wanita dan minoritas,” ungkap Abdul.
Situasi kemanusiaan di Afghanistan saat ini semakin memburuk. Oleh karenanya, Indonesia mengulurkan tangan dan mengirimkan bantuan berupa bantuan makanan. Indonesia berkoordinasi dengan badan-badan PBB di lapangan, termasuk salah satunya adalah World Food Programme (WFP).
“23 juta penduduk terancam kelaparan, jumlah ini melebihi setengah penduduk Afghanistan. Lebih dari tiga juta anak-anak Afghanistan juga terancam malnutrisi,” ucap Menlu Retno Marsudi pada acara pelepasan bantuan untuk Afghanistan, 9 Januari lalu. (hanoum/arrahmah.id)
