NUSA DUA (Arrahmah.com) – Dalam Konferensi Tingkat Menteri Ke-16 Gerakan Nonblok, pertemuan bilateral Menteri Luar negeri RI Marty Natalegawa dengan Menteri Luar Negeri Mesir Nabil Abdalla El Araby pada selasa (24/5/2011) malam, menghasilakan sebuah kesepakatan bahwa Indonesia dan Mesir saling bahu-membahu menggalang dukungan sebanyak mungkin bagi pengakuan kemerdekaan dan kedaulatan negara Palestina.
Langkah awal penggalangan dukungan ini adalah membujuk negara sesama anggota Gerakan Nonblok di kawasan masing-masing untuk segera mengakui Palestina, demikian dipaparkan Menteri Luar Negeri RI Marty Natalegawa seusai pertemuan tersebut Hotel Grand Hyatt, Nusa Dua, Bali, Selasa (24/5/2011) malam.
Menurut Marty, RI dan Mesir sepakat untuk memajukan proses perdamaian Palestina dengan mengambil langkah-langkah dukungan yang lebih konkret. Tujuan paling dekat yang akan dicapai bersama oleh dua negara dalam KTM GNB ini adalah membujuk sesama negara anggota GNB yang belum mengakui kedaulatan Palestina untuk segera mengubah sikapnya.
Sebelumnya, Palestina berencana mencari dukungan dan pengakuan kedaulatan dari PBB dalam Sidang Majelis Umum PBB di New York, September mendatang. Langkah Palestina yang mendapat tentangan Israel dan AS itu diperkirakan akan lolos di tingkat sidang Majelis Umum PBB karena mayoritas negara anggota PBB sudah mengakui kedaulatan Palestina.
Meski demikian, dari total 192 negara anggota PBB, masih ada 79 negara yang belum mengakui Palestina. Dari jumlah tersebut, 29 negara di antaranya adalah anggota GNB. “Indonesia dan Mesir sepakat untuk menggalang dukungan dari sesama anggota GNB yang berada di wilayah masing-masing,” tutur Marty seperti yang dikutip Kompas.com.
Saat ini ada beberapa Negara ASEAN yang belum mengakui kedaulatan Palestina yaitu Myanmar, Thailand, dan Singapura.
Wakil Tetap RI di PBB Hassan Kleib sebelumnya mengatakan, kesempatan KTM GNB kali ini memberikan perhatian khusus bagi Palestina. Paling tidak, akan digelar dua pertemuan khusus untuk membicarakan Palestina.
Satu pertemuan akan diadakan Komite Palestina GNB untuk membicarakan Palestina dari segala aspek, sementara satu pertemuan lagi adalah pertemuan khusus tingkat menteri luar negeri untuk membicarakan tahanan politik Palestina di Israel.
“Sampai saat ini paling tidak masih ada 6.000 tahanan politik Palestina di Israel,” ungkap Hassan, yang juga menjadi anggota Biro Koordinasi GNB di PBB.
Meski Palestina mendapat dukungan dari mayoritas anggota PBB di Sidang Majelis Umum PBB nanti, keputusan pengakuan kedaulatan sebuah negara harus melewati persetujuan Dewan Keamanan PBB.
AS, sebagai anggota tetap Dewan Keamanan PBB yang menentang rencana pencarian pengakuan kedaulatan Palestina secara sepihak, sangat mungkin menggunakan hak vetonya untuk menggagalkan kemerdekaan Palestina. (rasularasy/arrahmah.com)
