NEW DELHI (Arrahmah.com) – India mengatakan pada Jumat (19/7/2019) ribuan imigran ilegal dari negara tetangganya Bangladesh yang mayoritas Muslim telah mengeluarkan dokumen palsu untuk menjadi warga di negara bagian Assam, India timur jauh.
Mahkamah Agung India telah memerintahkan penghitungan kewarganegaraan untuk Assam setelah bertahun-tahun kampanye melawan imigran dari Bangladesh yang diklaim etnis setempat memakan sumber daya mereka dan merebut tanah mereka.
Daftar terakhir dijadwalkan pada 31 Juli tetapi pada hari Jumat (19/7), pemerintah Perdana Menteri Narendra Modi mengatakan kepada pengadilan bahwa pihak berwenang perlu meninjau kembali rancangan daftar warga karena mereka percaya banyak di dalamnya telah memberikan informasi palsu.
“Ada persepsi yang berkembang bahwa … migran ilegal telah dimasukkan dalam daftar dalam kolusi dengan pejabat setempat,” kata pengacara pemerintah Tushar Mehta.
Partai nasionalis Hindu, Bharatiya Janata, pimpinan Modi, berikrar akan mengusir imigran gelap, yang menyebut mereka rayap selama kampanye pemilihan tahun ini.
Tetapi kebijakan kewarganegaraan ini telah memicu kecemasan yang mendalam di kalangan Muslim minoritas dan risiko lebih lanjut mengasingkan mereka. Para kritikus telah lama menuduh BJP memiliki bias mendalam terhadap Muslim. BJP membantah tuduhan itu.
“India tidak mungkin menjadi ibukota pengungsi dunia,” Mehta mengatakan kepada pengadilan.
Ratusan ribu orang meninggalkan Bangladesh selama perang kemerdekaan yang didukung India dari Pakistan pada tahun 1971.
Untuk diakui sebagai warga negara India, semua penduduk Assam harus membuat dokumen yang membuktikan bahwa mereka atau keluarga mereka tinggal di negara itu sebelum 24 Maret 1971. (Althaf/arrahmah.com)
