ISLAMABAD (Arrahmah.id) – Mantan Perdana Menteri Imran Khan menuduh pemerintah Pakistan berusaha menghalangi dirinya untuk ikut serta dalam pemilihan umum setelah puluhan pendukungnya ditangkap dan terluka dalam sebuah tindakan keras polisi terhadap sebuah rapat umum di Lahore.
Khan membatalkan rapat umum Pakistan Tehreek-e-Insaf (PTI) di kota timur, ibu kota provinsi Punjab, setelah polisi menggunakan gas air mata dan meriam air kepada para pendukungnya karena menentang larangan pemerintah untuk berkumpul di depan umum.
BacaJuga
“Pemerintah dan para pendukungnya sangat takut dengan pemilihan umum karena sejauh ini dalam delapan bulan terakhir, dari 37 pemilihan umum sela, partai saya telah memenangkan 30 di antaranya,” kata Khan kepada Al Jazeera pada Selasa (7/3/2023).
“Mereka ingin menangkap atau mendiskualifikasi saya karena mereka takut [dengan fakta] bahwa partai saya adalah salah satu yang paling populer dalam sejarah Pakistan,” katanya dari kediamannya di Lahore.
PTI dijadwalkan untuk mengadakan sebuah rapat umum untuk memulai kampanyenya dalam pemilihan provinsi yang akan diadakan pada 30 April. Namun pihak berwenang melarang acara tersebut hanya beberapa jam sebelum acara tersebut akan dimulai “untuk menghindari insiden yang tidak diinginkan”, media lokal melaporkan.
“Polisi telah memberikan izin dan menyetujui rute unjuk rasa, tetapi tiba-tiba pagi ini izin tersebut dicabut. Kontingen besar polisi dikerahkan dan orang-orang yang datang untuk menghadiri aksi damai dihujani dengan tembakan gas air mata dan meriam air,” ujar mantan perdana menteri tersebut, lansir Al Jazeera (8/3).
Khan telah mengklaim bahwa pendukung partai Ali Bilal terbunuh saat berada dalam tahanan polisi.
Imtiaz Gul, direktur eksekutif Pusat Penelitian dan Studi Keamanan, menyebut tindakan keras polisi terhadap para pendukung oposisi sebagai tindakan yang “tidak perlu dan brutal”.
“Ada pengerahan polisi secara besar-besaran untuk mencegah para pekerja PTI menghadiri rapat umum.
“Ada banyak indikasi bahwa pemerintah federal mencoba untuk menunda pemilihan di provinsi Punjab dan Khyber Pakhtunkhwa,” kata Gul yang berbicara dari Islamabad.
Jajak pendapat di Punjab, dan juga di negara bagian tetangganya, Khyber Pakhtunkhwa -yang dijadwalkan pada 30 April- diumumkan setelah pembubaran majelis provinsi di kedua wilayah tersebut yang secara keseluruhan mencakup 70 persen dari populasi negara.
Kedua majelis tersebut diperintah oleh partai PTI Khan. Khan telah menyerukan pembubaran kedua majelis tersebut sebagai upaya untuk memaksakan pemilihan umum nasional lebih awal di Pakistan yang dijadwalkan pada Oktober.
Pemerintah penggantinya, Shehbaz Sharif, telah menolak tuntutan Khan dan mengatakan bahwa pemungutan suara akan dilakukan sesuai jadwal pada akhir tahun ini. (haninmazaya/arrahmah.id)
