ISLAMABAD (Arrahmah.com) – Perdana Menteri Pakistan, Imran Khan, pada Sabtu (31/8/2019) mengatakan bahwa aneksasi ilegal Kashmir yang diduduki adalah bagian dari strategi yang lebih luas oleh pemerintah India untuk menargetkan Muslim.
Dalam sebuah posting di Twitter, Imran mengatakan, “Laporan di media India dan internasional tentang pembersihan etnis pemerintah Modi terhadap umat Islam harus mengirim lonceng peringatan ke seluruh dunia bahwa aneksasi ilegal Kashmir adalah bagian dari kebijakan yang lebih luas untuk menargetkan Muslim,” lapor The Nation.
BacaJuga
Dia berbagi laporan baru-baru ini dari negara bagian Assam di India di mana hampir dua juta orang ditolak kewarganegaraan pada hari yang sama (31/8), mempertaruhkan deportasi massal umat Islam dari daerah tersebut.
Sebelumnya, pemerintah Assam telah menerbitkan daftar kewarganegaraan yang bertujuan untuk menyingkirkan “penyusup asing,” dalam suatu proses yang ingin ditiru pemerintah pusat secara nasional.
Reports in Indian and international media on Modi Govt's ethnic cleansing of Muslims should send alarm bells ringing across the world that the illegal annexation of Kashmir is part of a wider policy to target Muslims.https://t.co/QmjTDyaGVV
— Imran Khan (@ImranKhanPTI) August 31, 2019
Sebanyak 31,1 juta orang dimasukkan dalam Daftar Nasional Penduduk (NRC) secara final, tetapi 1,9 juta dianggap tidak memenuhi syarat, menurut sebuah pernyataan dari pemerintah Assam. Sebagian besar dari mereka yang dikecualikan diperkirakan adalah Muslim.
Assam, sebuah negara terpencil yang berpenduduk 33 juta jiwa, telah lama menyaksikan gelombang besar migrasi dari tempat lain, termasuk di bawah pemerintahan kolonial Inggris dan sekitar perang kemerdekaan Bangladesh tahun 1971 ketika jutaan orang melarikan diri ke India.
Selama beberapa dekade ini telah membuat Assam menjadi sarang ketegangan antaragama dan etnis. Kekerasan sporadis termasuk pembantaian tahun 1983 yang menewaskan sekitar 2.000 orang.
Kondisi ini telah menyebabkan tekanan dari mereka yang melihat diri mereka sebagai orang Assam asli untuk solusi abadi – yang mereka harapkan akan datang dari NRC yang dirilis pada hari Sabtu (31/8).
Hanya mereka yang dapat menunjukkan bahwa mereka atau leluhur mereka berada di India sebelum tahun 1971 dapat dimasukkan dalam daftar.
Tetapi menavigasi proses yang kompleks tersebut adalah tantangan besar bagi banyak orang di daerah yang buta huruf tinggi ini. (Althaf/arrahmah.com)
