DOHA (Arrahmah.id) – Wakil politik Perdana Menteri Imarah Islam Afghanistan, Mawlawi Abdul Kabir, dalam pertemuannya dengan Kuasa Usaha Norwegia, Paul Klouman Bekken, mengatakan bahwa Imarah Islam telah diundang untuk menghadiri sebuah pertemuan mengenai situasi Afghanistan yang akan diselenggarakan di Doha.
Menurut pernyataan yang dirilis oleh Arg, kedua belah pihak membahas pendidikan anak perempuan dan isu-isu politik lainnya.
Pernyataan tersebut mengutip Klouman yang mengatakan bahwa dunia tidak melupakan Afghanistan dan bahwa sebuah pertemuan besar akan diadakan bulan depan mengenai Afghanistan, lansir Tolo News (26/1/2024).
Diplomat Norwegia tersebut juga meminta Imarah Islam untuk menyediakan pendidikan dan lapangan kerja bagi anak perempuan dan wanita.
Pernyataan tersebut mengutip Mawlawi Abdul Kabir yang mengatakan bahwa Imarah Islam tidak menentang pendidikan anak perempuan dan bahwa komite khusus yang ditunjuk oleh pemimpin Imarah Islam sedang menangani masalah ini.
Menurut pernyataan tersebut, wakil PM mengatakan bahwa perwakilan Imarah Islam telah diundang ke pertemuan bulan depan dan telah meminta negara-negara Eropa untuk membuka kembali kedutaan besar masing-masing di Kabul.
Mawlawi Abdul Kabir lebih lanjut menyatakan bahwa tanah Afghanistan tidak akan digunakan untuk mengancam negara lain dan bahwa Imarah Islam menginginkan hubungan yang baik dengan semua pihak.
Doha akan menjadi tuan rumah bagi pertemuan utusan khusus negara-negara di Afghanistan untuk kedua kalinya. Pertemuan pertama diadakan pada 18-19 Februari 2023.
Sementara itu, para analis politik mengatakan bahwa kehadiran perwakilan Imarah Islam Afghanistan akan membuka jalan bagi solusi untuk tantangan-tantangan yang ada di Afghanistan.
“Duta Besar Norwegia mengatakan bahwa negaranya memiliki hubungan yang baik dengan pemerintah sementara Afghanistan atau rakyat Afghanistan dan [dia] menginginkan peningkatan hubungan antara Imarah Islam dan komunitas internasional,” kata Hassan Haqyar, kepala kantor pers wakil perdana menteri untuk urusan politik.
“Sudah ada negosiasi dalam hal ini dan sudah ada persiapan. Saya harap ini akan menjadi kepentingan Afghanistan. Komunitas internasional tidak boleh mempertimbangkan kepentingannya. Ini adalah keputusan saat ini tentang bagaimana mereka dapat mengubah permainan ini untuk kepentingan Afghanistan,” kata Aziz Maarij, analis politik.
Setelah pertemuan para utusan pada Februari 2023, Sekretaris Jenderal PBB, Antonio Guterres menunjuk seorang koordinator khusus untuk menilai situasi di Afghanistan. (haninmazaya/arrahmah.id)
