KABUL (Arrahmah.id) – Dewan Keamanan PBB pada Selasa (27/12/2022) menyerukan partisipasi penuh, setara dan bermakna, perempuan dan anak perempuan di Afghanistan, mengecam larangan oleh Imarah Islam Afghanistan (IIA) pada perempuan untuk menghadiri universitas atau bekerja untuk kelompok bantuan kemanusiaan.
Dalam sebuah pernyataan yang disepakati melalui konsensus, dewan beranggotakan 15 orang itu mengklaim larangan bagi perempuan dan anak perempuan bersekolah di sekolah menengah dan universitas di Afghanistan “merupakan erosi yang semakin meningkat untuk menghormati hak asasi manusia dan kebebasan fundamental.”
Dewan menambahkan bahwa larangan tersebut “akan berdampak signifikan dan segera bagi operasi kemanusiaan di negara itu”, termasuk yang dilakukan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa, lansir Al Jazeera.
Pada Sabtu, penguasa Afghanistan melarang perempuan bekerja di organisasi non-pemerintah, mengatakan langkah itu dibenarkan karena beberapa pekerja tidak mematuhi interpretasi mereka tentang aturan berpakaian Islami.
IIA telah menangguhkan pendidikan universitas untuk wanita dan sekolah menengah untuk anak perempuan.
Itu juga membatasi perempuan dari sebagian besar bidang pekerjaan, memerintahkan mereka untuk mengenakan pakaian dari ujung kepala sampai ujung kaki di depan umum, dan melarang mereka memasuki taman dan pusat kebugaran.
Komunitas internasional telah menghormati hak-hak perempuan sebagai poin penting dalam negosiasi dengan IIA untuk pengakuannya dan pemulihan bantuan.
“Pembatasan ini bertentangan dengan komitmen yang dibuat oleh Taliban kepada rakyat Afghanistan serta harapan masyarakat internasional,” klaim Dewan Keamanan, yang juga menyatakan dukungan penuh untuk misi politik PBB di Afghanistan, yang dikenal sebagai UNAMA.
UNAMA telah mendesak IIA untuk membatalkan larangan yang dikhawatirkan badan amal akan memperburuk kesulitan musim dingin.
“Jutaan warga Afghanistan membutuhkan bantuan kemanusiaan dan menghilangkan penghalang sangat penting,” kata UNAMA dalam pernyataan itu, menambahkan bahwa penjabat kepala dan koordinator kemanusiaan, Ramiz Alakbarov, telah bertemu dengan menteri ekonomi, Mohammad Hanif.
Arahan yang melarang perempuan bekerja di LSM datang dari kementerian Hanif. Perintah tersebut tidak berlaku langsung untuk PBB, tetapi banyak dari programnya dilaksanakan oleh LSM yang tunduk pada perintah tersebut.
Empat LSM global besar, yang upaya kemanusiaannya telah menjangkau jutaan warga Afghanistan, telah mengumumkan bahwa mereka menghentikan operasinya pada Ahad. LSM kecil lainnya juga telah mengumumkan penangguhan, termasuk Islamic Relief Worldwide yang berbasis di Inggris.
LSM mengatakan mereka tidak dapat menjalankan program mereka tanpa staf perempuan. Lebih dari setengah populasi bergantung pada bantuan kemanusiaan, menurut lembaga bantuan. Bantuan dasar menjadi lebih penting selama musim dingin yang keras di negara pegunungan itu.
LSM juga merupakan sumber pekerjaan penting bagi puluhan ribu warga Afghanistan, terutama perempuan, karena ekonomi lokal telah runtuh setelah penarikan pasukan asing pimpinan Amerika Serikat dan pengambilalihan kekuasaan oleh IIA tahun lalu. (haninmazaya/arrahmah.id)
