KABUL (Arrahmah.id) — Taliban atau Imarah Islam Afghanistan (IIA) menolak seruan baru PBB hari Kamis (22/6/2023) untuk mencabut apa yang disebut lembaga itu “pembatasan yang membebani” penduduk perempuan Afghanistan.
Penolakan itu disampaikan sehari setelah pertemuan Dewan Keamanan PBB diberitahu bahwa pembatasan itu menghalangi akses perempuan dan anak perempuan Afghanistan untuk memperoleh pendidikan, pekerjaan, dan bermasyarakat secara umum.
Sejak merebut kembali kekuasaan di Afghanistan pada Agustus 2021, IIA telah melarang perempuan berkuliah dan bersekolah di atas kelas enam. Mereka juga memerintahkan perempuan pegawai dalam sektor publik untuk tinggal di rumah. Perempuan juga dilarang mengunjungi taman dan sasana kebugaran.
Menanggapi kritik PBB, menteri luar negeri IIA di Kabul menyebut itu sebagai upaya campur tangan urusan dalam negeri negaranya.
“Imarah Islam Afghanistan tetap berkomitmen pada norma-norma dan kewajiban internasional yang tidak bertentangan dengan prinsip hukum Islam, bertentangan dengan norma budaya Afghanistan atau mengganggu kepentingan nasional kami,” bunyi pernyataan IIA, seperti dikutip dari VOA (23/6).
“Oleh karena itu, kami mendesak semua pihak untuk menghormati norma non-intervensi dan menghentikan semua upaya campur tangan dalam urusan dalam negeri kami, termasuk modalitas dan komposisi pemerintahan dan undang-undang kami.”
Dalam pertemuan awal bulan ini, Pemimpin Tertinggi IIA Hibatullah Akhundzada mengarahkan para juru bicara pemerintahan untuk menekankan penegakan hukum Islam dalam pernyataan-pernyataan mereka.
“Perserikatan Bangsa Bangsa dan Amerika Serikat telah menyandera seluruh dunia dan tidak ada yang bisa berkutik tanpa pendiktean mereka,” ujarnya dalam pertemuan di Kota Kandahar, yang dikenal sebagai tempat kelahiran Taliban.
“Imarah Islam secara efektif mengendalikan seluruh bagian Afghanistan, tapi negara-negara nonMuslim dan bahkan negara Islam pun menolak mengakuinya,” kata pemimpin IIA, yang jarang meninggalkan Kandahar.
IIA menyambut baik sebagian isi pidato Otunbayeva pada hari Rabu, di mana ia mengakui bahwa larangan Taliban terhadap penanaman opium di Afghanistan telah “ditegakkan secara efektif” dan telah mengurangi penanamannya “secara signifikan.”
Utusan PBB itu juga memuji upaya IIA untuk meningkatkan perekonomian Afghanistan, mengurangi tindak korupsi dan menghasilkan pendapatan yang “cukup” untuk mendanai operasional pemerintahan, termasuk menggaji para pegawai negeri sipil. (hanoum/arrahmah.id)