KABUL (Arrahmah.id) – Imarah Islam Afghanistan (IIA) membantah klaim yang dibuat oleh Misi Bantuan PBB untuk Afghanistan (UNAMA) mengenai situasi hak asasi manusia di Afghanistan dan menyebut laporan tersebut tidak memiliki fakta-fakta di lapangan.
Berbicara kepada Tolo News, juru bicara IIA, Zabiullah Mujahid, mengatakan bahwa UNAMA tidak pernah menilai fakta-fakta lapangan di Afghanistan, dan dia menambahkan bahwa misi PBB Afghanistan telah terkonsentrasi pada isu-isu yang lebih rendah dan kurang penting di negara tersebut.
“UNAMA selalu menerbitkan propaganda, UNAMA selalu menyalahgunakan posisinya selain mengakui tugasnya dan menyelesaikan masalah di Afghanistan. Laporan yang mereka terbitkan tidak sesuai dengan fakta di lapangan di Afghanistan,” kata Zabiullah Mujahid, juru bicara Imarah Islam, seperti dilansir Tolo News (25/10/2023).
UNAMA telah menyatakan keprihatinannya yang mendalam atas situasi hak asasi manusia di Afghanistan dalam laporan terbarunya dalam tiga bulan terakhir, Juli hingga September 2023.
Dalam laporan tersebut, UNAMA menyuarakan keprihatinannya tentang isu-isu berikut: Pembatasan terhadap perempuan dan anak perempuan, perlakuan terhadap mantan pejabat pemerintah dan mantan anggota pasukan keamanan, perlakuan terhadap tahanan, hukuman fisik dan hukuman mati, pembatasan perayaan Ashura, penahanan tanpa pandang bulu dan pemenjaraan terhadap para pembela hak asasi manusia dan pekerja media.
“Saya tidak berbicara atas nama UNAMA, sebagai orang Afghanistan, saya memiliki hak untuk mengatakan bahwa Imarah Islam harus diakui sesegera mungkin dan laporan semacam itu akan membahayakan proses pengakuan tersebut,” kata Zakiullah Muhammadi, seorang dosen di sebuah universitas.
Dalam laporan sebelumnya, UNAMA juga mengklaim telah mencatat “800 kasus pembunuhan di luar hukum dan penyiksaan, penganiayaan, penahanan tanpa pandang bulu, dan penghilangan paksa,” klaim yang telah dibantah oleh Imarah Islam Afghanistan. (haninmazaya/arrahmah.id)
