Presiden Ikhwanul Muslimin Indonesia (IMI), Habib Husein Al Habsyi, meminta KPK menyelidiki Majelis Dzikir SBY yang dalam beberapa pekan terakhir sudah memberikan tiket perjalanan berikut akomodasi umrah kepada sejumlah habib dan alim ulama.
“Mereka memberangkatkan hampir 300 orang kurang lebih, para habib omprengan, kiai, para ustadz untuk umrah dengan biaya per orang 1000 real,” ungkapnya.
Al Habsyi menilai, dana yang digelontorkan untuk keberangkatan umrah sejumlah orang, termasuk ratusan lainnya yang akan menyusul beberapa bulan ke depan, terkait dengan adanya rekayasa sistematis untuk membungkam sikap kritis ulama dan para habaib dan mengadu domba umat Islam.
Ia menambahkan, sebagai anak bangsa dirinya patut curiga dari mana dana tersebut didapat. “Apakah dari zionisme internasional atau dari uang negara atau dari kantong SBY sendiri. Ini perlu diadakan penyelidikan,” ujarnya.
Selain meminta menyelidiki Majelis Dzikir milik SBY, Habib Husein Al Habsyi meminta pula pada KPK untuk mengusut harta milik Kapolri Jenderal Sutanto. “Saya minta KPK mengusut itu harta punya Sutanto. Duitnya dari mana, ada pengumpulan harta secara tak wajar. Selidiki, dong! Rumah dan kebon dia (Sutanto) dimana-mana,” katanya.
Saat mengetahui bahwa Ketua KPK Antasary Azhar tidak ada di tempat, Habib Husein Al Habsy urung menyerahkan data yang disebutnya sebagai bukti dugaan korupsi dan suap yang diterima Kapolri Jenderal Sutanto. Ia khawatir jika data tersebut tidak diterima oleh Ketua KPK langsung.
Ia pun berjanji pekan depan seluruh data yang ditemukan akan langsung diserahkan ke Ketua KPK Antasari. “Saya ingin Polri juga terjamah KPK. Selama ini polisi selalu selamat, padahal maling teriak maling,” tandasnya. [Aul/SI]
