NEW YORK (Arrahmah.com) – Human Rights Watch pada Kamis (11/10/2018) mendesak sekutu Arab Saudi untuk meninjau kembali hubungan mereka dengan Putra Mahkota Muhammad bin Salman atas hilangnya jurnalis Saudi terkemuka, Jamal Khashoggi.
“Jika Arab Saudi bertanggung jawab atas hilang dan kemungkinan terbunuhnya Kashgogi, Amerika Serikat, Inggris, Uni Eropa, dan sekutu Saudi lainnya perlu secara fundamental mempertimbangkan kembali hubungan mereka dengan kepemimpinan yang perilakunya mirip dengan rezim ‘nakal’,” seperti diungkapkan dalam pernyataan resmi kelompok hak asasi yang berbasis di New York tersebut.
“Ada banyak bukti yang melibatkan Arab Saudi dalam penghilangan paksa dan potensi pembunuhan Jamal Khashoggi,” kata Sarah Leah Whitson, direktur Timur Tengah kelompok itu.
“Ketika hari-hari berlalu, penyangkalan Arab Saudi terhadap fakta-fakta yang ada menjadi senjata yang menusuk mereka sendiri.”
Khashoggi, seorang kritikus putra mahkota, lenyap pada tanggal 2 Oktober setelah memasuki konsulat Saudi di Istanbul.
Polisi Turki mengatakan Khashoggi, seorang kontributor Washington Post yang telah mengasingkan diri di Amerika Serikat, dibunuh di dalam konsulat oleh 15 anggota tim Saudi yang diterbangkan ke negara itu, menurut sumber-sumber pemerintah Turki.
Arab Saudi bersikeras Khashoggi keluar dari konsulat setelah kunjungan singkat dan berulang kali membantah tuduhan itu.
Namun Whitson mengatakan bahwa “mengingat bahwa Arab Saudi tidak akan memberikan bukti apa pun tentang pergerakan Khashoggi keluar-masuk konsulat, mereka tidak dapat dipercaya untuk melakukan penyelidikan yang benar-benar kurang efektif.”
Di London, menteri luar negeri Inggris memperingatkan pada Kamis (11/10) bahwa Arab Saudi akan menghadapi “konsekuensi serius” jika kecurigaan pembunuhan Khashoggi ternyata benar.
“Orang-orang yang telah lama berpikir tentang diri mereka sebagai teman Saudi mengatakan ini adalah masalah yang sangat sangat serius,” kata Jeremy Hunt kepada AFP.
“Jika tuduhan ini benar, akan ada konsekuensi serius karena persahabatan kami dan kemitraan kami didasarkan pada nilai-nilai bersama,” katanya.
HRW juga menuduh bahwa pihak berwenang Saudi telah “meningkatkan penindasan terhadap para pembangkang dan kritikus” sejak putra mahkota ditunjuk pada Juni 2017.
Pengawas menuduh koalisi pimpinan Saudi yang berperang di Yaman melakukan “sejumlah pelanggaran hukum internasional, termasuk kemungkinan kejahatan perang”.
“Anggota Dewan Keamanan PBB harus memberlakukan sanksi yang ditargetkan pada Mohammad bin Salman dan komandan koalisi senior lainnya yang secara substansial bertanggung jawab atas pelanggaran terhadap hukum perang,” katanya. (Althaf/arrahmah.com)
