JAKARTA (Arrahmah.id) – Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid (HNW) mengkritik rencana Polri untuk memetakan masjid terkait radikalisme.
HNW juga merespons tuduhan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) terkait seratusan pondok pesantren yang terafiliasi jaringan terorisme.
Menurut HNW, tuduhan itu meresahkan dan berpotensi memecah belah antara komunitas masjid dan pesantren dengan TNI-Polri.
Tuduhan tersebut, lanjutnya, juga akan menumbuhkan sikap saling curiga dan tidak percaya sehingga membahayakan persatuan dan kesatuan. Apalagi, tuduhan itu muncul bersamaan dengan gencarnya aksi teror kelompok OPM di Papua.
HNW mengingatkan, pejuang dan pendukung terbesar NKRI adalah umat Islam serta TNI dan Polri.
Tuduhan tersebut juga akan menumbuhkan sikap saling curiga dan tidak percaya sehingga membahayakan persatuan dan kesatuan. Apalagi, tuduhan itu muncul bersamaan dengan gencarnya aksi teror kelompok OPM di Papua.
HNW mengingatkan, pejuang dan pendukung terbesar NKRI adalah umat Islam serta TNI dan Polri.
Karena itu, dia berharap semestinya semua energi pemberantasan terorisme dan radikalisme ditujukan untuk memetakan dan mengatasi bahaya yang nyata. Misalnya, bahaya gerakan teror radikal separatis bersenjata OPM di Papua.
“Rencana pemetaan masjid dikaitkan dengan isu radikalisme dan tuduhan terhadap ratusan pondok pesantren terkait terorisme,” terang HNW.
HNW menegaskan, Islam adalah komunitas yang sangat berjasa bagi kemerdekaan Indonesia.
”Jadi, sangat wajar, dan saya mendukung sikap Pimpinan Majelis Ulama Indonesia (MUI), PBNU, Muhammadiyah, DMI (Dewan Masjid Indonesia), dan Pondok Gontor yang secara tegas dan argumentatif mengkritik dan menolak Islamofobia dan framing yang muncul akibat tuduhan tanpa bukti ini,” lanjutnya.
Saat serangan teror TNPPB-OPM makin gencar dan makin banyak korban jatuh (prajurit TNI dan Polri), HNW mengingatkan semua pihak agar menguatkan simbol kesatuan bangsa dan negara agar lebih maksimal memperjuangkan keselamatan NKRI.
Karena itu, lanjutnya, seharusnya semua energi yang dimiliki dipadukan untuk menghadapi ancaman yang membahayakan eksistensi kedaulatan dan keutuhan NKRI.
Menko Polhukam Mahfud MD sudah menyatakan bahwa separatisme lebih berbahaya daripada radikalisme. KKB di Papua adalah organisasi teroris yang berani menantang perang terhadap TNI.
“Kemarin TPNPB-OPM melakukan serangan bersenjata yang mengakibatkan gugurnya tiga prajurit TNI dan satu kritis. Sebelumnya, seorang prajurit TNI asli Papua (Serda Miskel Rumbiak) juga gugur oleh serangan TPNPB-OPM,” ungkapnya HNW.
Peristiwa ini harus menjadi perhatian negara dan siapa pun yang jujur dan serius dengan semboyan NKRI harga mati. Jangan sampai kita kembali kehilangan putra terbaik bangsa yang bertugas di Papua.
”Alih-alih satukan potensi bangsa, malah potensi yang ada dikoyak sendiri dengan tuduhan radikalisme dan terorisme terhadap pesantren dan masjid. Komunitas yang sangat berjasa bagi kemerdekaan dan keselamatan NKRI,” ujar HNW.
DPR berharap pemberantasan terorisme difokuskan pada kelompok separatis. Misalnya, yang disampaikan anggota Komisi III.
Saat rapat kerja dengan BNPT, Komisi III mempermasalahkan tidak dimasukkannya separatisme di Papua dalam program penanggulangan terorisme. Apa menurut BNPT mereka bukan teroris.
“Pemetaan, pencegahan, serta pemberantasan radikalisme/terorisme tidak hanya ditujukan kepada aktivitas di rumah ibadah. Itu tendensius karena hanya terhadap masjid. Jangan sampai itu jadi pengalihan isu dari banyak teror di Papua. OPM malah melakukan teror dengan tuntutan kemerdekaan Papua,” ujarnya.
Wacana pemetaan terhadap masjid untuk mencegah penyebaran paham terorisme disampaikan Direktur Keamanan Negara Badan Intelijen Keamanan Mabes Polri Brigjen Umar Effendi.
Sementara itu, adanya 198 pesantren terafiliasi jaringan teroris disampaikan Kepala BNPT Boy Rafli Amar.
(ameera/arrahmah.id)
