JAKARTA(Arrahmah.com) – Terkait rencanan pembangunan gedung baru Kedubes AS di Jakarta yang super besar, Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) menyatakan penolakannya terhadap rencana tersebut.
“Kami menolak karena akan menjadi sarana penjajahan,” kata Juru Bicara HTI M. Ismail Yusanto pada konferensi pers yang diadakan di Kantor DPP HTI, Crown Palace, Jakarta Selatan, Selasa (31/7).
Lanjutnya, melihat pada pengalaman yang terjadi di Pakistan yang dijadikan garis depan dalam menghadapi basis terorisme oleh AS, hal itu dinilainya juga akan dilakukan terhadap Indonesia. “Indonesia akan dijadikan frontliner untuk menghadapi kawasan Asia Pasifik,” ujar Ismail.
Ia juga mengatakan AS memiliki kepentingan ekonomi dan politik di Indonesia. Selain itu, HTI menduga gedung Kedubes AS di Jakarta akan menjadi pangkalan militer. Selain pembukaan pangkalan militer AS di Darwin, Australia, HTI juga melihat pengalaman di Irak dan Pakistan.
“Berdasarkan pengalaman yang ada di Kedubes AS di Bagdad maupun Islamabad. Itu dua kedutaan yang sedikit lebih besar dari kompleks kedutaan yang di Jakarta yang bakal dibangun ini. Di sana itu memang nyata jadi semacam pangkalan militer dan punya sistem keamanan sendiri, ada pasukan, ada persenjataan berat,” jelasnya.
Ia pun mempertanyakan tujuan AS membangun kedutaan yang begitu besar, apabila ada penempatan 16 ribu personil , jika bukan digunakan untuk tugas pokok dan fungsi kedutaan itu, yang kira-kira sama dengan kedubes di Pakistan dan Irak.
“Kami tidak sekedar berasumsi, tapi memang ada fakta-fakta yang sudah berjalan walaupun di negara lain,” lontarnya.
Menurut Ismail ada tiga point yang diserukan HTI terkait penolakan terhadap pembangunan Kedubes AS di Jakarta. HTI menolak pembangunan gedung baru Kedubes AS di Jakarta, pertama karena fasilitas itu akan menjadi sarana mengokohkan penjajahan AS yang selama ini telah berjalan, khususnya dalam bidang politik dan ekonomi.
“Kalaulah tampak bahwa dalam pembangunan gedung Kedubes itu menguntungkan Indonesia karena bakal melibatkan ribuan pekerja dan ratusan pemasok, tapi kerugian yang bakal ditimbulkan oleh penjajahan yang dilakukan oleh AS di masa mendatang pasti akan jauh lebih besar,” tuturnya.
Kedua, HTI menyeru kepada pemerintah Indonesia untuk tidak mengizinkan rencana pembangunan gedung Kedubes AS. “Saat ini kami sedang dalam proses audiensi di Komisi I. Kami juga audiensi ke Panglima TNI. Nanti ke pemerintah, baik Pemda DKI yang memberi izin mendirikan bangunan maupun pusat,” jelasnya.
Terakhir, HTI menyerukan kepada umat untuk bergerak bersama-sama menolak rencana pembangunan gedung Kedubes AS sebagai bentuk penolakan terhadap segala bentuk kemungkaran dan pembelaan terhadap kedaulatan negeri muslim. (bilal/arrahmah.com)
