WASHINGTON (Arrahmah.com) – Hillary Clinton, Menteri Luar Negeri AS, menyambut baik pembicaraan trilateral yang dilakukan secara “mendalam, spesifik, terbuka dan terus-terang” dengan Afghanistan dan Pakistan.
Hillary mengadakan perbincangan tersebut pada hari Kamis (26/2) dengan menteri luar negeri kedua negara sebagai bagian dari upaya meninjau ulang kebijakan AS di tengah-tengah berlangsungnya serangan oleh al-Qaeda dan Taliban di wilayah perbatasan kedua negara.
“Kami memiliki tujuan utama dalam pertemuan ini, dan AS berkomitmen pada kedua negara (Afghanistan dan Pakistan) untuk menyukseskan tujuan tersebut,” ujar Hillary.
Para menteri yang menghadiri pertemuan tersebut tidak memberikan penjelasan yang spesifik dari pertemuan yang dilaksanakan selama seminggu itu.
Sebelumnya, Hillary pun mengadakan pembicaraan empat mata dengan Rangeen Dadfar Spanta, menteri luar negeri Afghanistan.
Seminggu sebelum pertemuan itu, Spanta dan Shah Mehmood Qureshi, menlu Pakistan, bersepakat untuk memperbaiki hubungan antara kedua negara.
Spanta mengatakan ia menemukan respon yang positif untuk mengembalikan Kabul yang selama tujuh tahun ini terhambat oleh konflik dengan al-Qaeda dan Taliban.
Dalam pidatonya di depan Center of American Progress, Spanta menyatakan “Sejauh ini kesimpulan saya Pakistan lah yang seharusnya menjadi fokus utama, karena sumber hambatan utama dalam ketidakstabilan yang diakibatkan oleh perang ini tidak di Irak maupun Afghanistan.”
“Jika Pakistan menjadi negara yang gagal, inilah hambatan utama bagi anda semua, bagi kita dan bagi seluruh negara,” lanjutnya.
Spanta juga menyebutkan janji diplomat veteran Richard Holbrooke sebagai utusan khusus AS ke berbagai daerah untuk melakukan pendekatan terhadap konflik yang sedang berlangsung.
Presiden AS, Barack Obama, minggu lalu memutuskan untuk mengirimkan 17.000 tentara lagi ke Afganistan, menggenapkan jumlah tentara AS yang ditempatkan di sana menjadi 55.000 orang menjelang musim panas ini.
“Afghanistan berharap tentara-tentara tersebut menyebar di titik-titik bermasalah di beberapa provinsi di sebelah selatan Afganistan dan mereka juga mengontrol aktivitas pebatasan,” kata Spanta. (Althaf/arrahmah)