GAZA (Arrahmah.id) – Pejabat senior Hamas Sami Abu Zuhri mengatakan pada Selasa (29/10/2024) bahwa gerakan tersebut terbuka untuk membahas “kesepakatan apa pun” yang menjamin gencatan senjata permanen di Gaza dan penarikan penuh pasukan pendudukan ‘Israel’ dari Jalur Gaza.
Dalam pidato yang disiarkan televisi, Abu Zuhri menyatakan bahwa Hamas mematuhi permintaan para mediator untuk membahas proposal gencatan senjata baru.
Pejabat Hamas menyatakan bahwa delegasi gerakan itu menegaskan, selama pertemuan-pertemuan tersebut, keterbukaannya terhadap semua usulan yang akan menjamin beberapa persyaratan, termasuk penghentian agresi, penarikan pasukan pendudukan, pencabutan pengepungan, masuknya bantuan tanpa batas ke Gaza, dan penyegelan kesepakatan pertukaran yang nyata.
Tanggung Jawab Historis dan Moral
Abu Zuhri juga menyampaikan pidato di hadapan “Bangsa Arab dan Islam”, menyerukan agar mereka menghentikan himbauan mereka terkait agresi ‘Israel’ di wilayah kantong yang terkepung tersebut, yang sama sekali tidak dihiraukan oleh Tel Aviv, dan sebagai gantinya mengambil keputusan untuk menghentikan pengepungan di Gaza dan membawa masuk bantuan kemanusiaan ke Jalur Gaza, khususnya di wilayah utara.
“Ketidakmampuan negara-negara Arab dan masyarakat internasional untuk menghentikan pendudukan dan membawa bantuan kepada rakyat Gaza, tidak lagi dapat diterima,” tegas pemimpin Hamas tersebut.
Ia juga meminta negara-negara Arab dan Islam “untuk memikul tanggung jawab historis dan moral mereka dan melampaui perintah pemerintah Amerika, yang mendukung pendudukan dan merupakan mitra dalam agresinya.”
Lebih jauh, Abu Zuhri mendesak negara-negara Arab dan Islam lainnya untuk datang menyelamatkan ratusan ribu warga Palestina yang terluka dan kelaparan yang saat ini terkepung di Gaza utara dan untuk “memberikan tekanan secara efektif kepada para pendukung pendudukan agar menghentikan agresi dan kejahatannya.”
Dalam pidatonya yang disiarkan televisi, pejabat Hamas tersebut juga meminta negara-negara yang menormalisasi hubungan dengan pendudukan untuk segera memutuskan hubungan mereka dengan ‘Israel’.
“Tidak masuk akal jika sejumlah negara asing mengambil inisiatif melakukan hal itu sementara sejumlah negara Arab ngotot mempertahankan dan menormalisasi hubungan dengan musuh,” tegas Abu Zuhri.
‘Pelanggaran Mencolok’
Terkait langkah terbaru Tel Aviv untuk melarang Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Pengungsi Palestina (UNRWA) di ‘Israel’ dan wilayah Palestina yang diduduki, Abu Zuhri menyebut langkah tersebut sebagai “kelanjutan perang Zionis terhadap rakyat kami, tanah mereka, hak-hak mereka, dan tujuan nasional mereka.”
Ia menegaskan bahwa tindakan terbaru ‘Israel’ terhadap UNRWA adalah “pelanggaran mencolok terhadap hukum internasional yang mengharuskan pengusiran entitas Zionis dari Perserikatan Bangsa-Bangsa dan penerapan sanksi terhadapnya.”
Abu Zuhri juga mengecam pernyataan terbaru Menteri Keuangan ‘Israel’ Bezalel Smotrich, yang menyerukan perluasan pemukiman ilegal Yahudi dan pengusiran warga Palestina.
“Pengulangan pernyataan provokatif oleh penjahat perang Bezalel Smotrich merupakan perpanjangan dari kebijakan fasis dan agresif pemerintah pendudukan terhadap rakyat dan tanah kami, dan menunjukkan besarnya bahaya kebijakan rasis ini terhadap keamanan dan stabilitas kawasan,” tegas Abu Zuhri.
Ia menghimbau semua negara untuk mengecam dan menolak pernyataan tersebut serta mengerahkan segala upaya untuk menghentikan kejahatan Israel terhadap rakyat Palestina dan tanah mereka.
Pemimpin Hamas tersebut mengakhiri pidatonya di televisi dengan mengulangi seruan untuk demonstrasi di seluruh dunia dan mendesak para pengunjuk rasa untuk mengepung kedutaan besar ‘Israel’ dan negara-negara yang mendukungnya dalam genosida di Gaza.
“Rakyat Palestina akan tetap berkomitmen terhadap tanah mereka dan tempat-tempat sucinya, terlepas dari seberapa besar pengorbanannya,” pungkasnya. (zarahamala/arrahmah.id)
